Gugus Tugas: Kalau Bersenggolan Tapi Pakai Masker Maka Tak Nular

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perwakilan Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Prof drh Wiku Adisasmito M.Sc, Ph.D menyampaikan perkembangan penanganan pandemi penularan SARS-CoV-2 di Gedung BNPB, Jakarta, Minggu (22/3/2020). ANTARA/Martha

    Perwakilan Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Prof drh Wiku Adisasmito M.Sc, Ph.D menyampaikan perkembangan penanganan pandemi penularan SARS-CoV-2 di Gedung BNPB, Jakarta, Minggu (22/3/2020). ANTARA/Martha

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan kekebalan kelompok atau herd immunity di Indonesia tidak akan terbentuk jika masyarakat menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker.

    “Kalau kita senggol-senggolan, tapi semuanya tertutup (pakai masker) seperti itu, enggak akan terbentuk penularan. Sehingga imunitas tidak terbentuk,” kata Wiku dalam konferensi pers di akun Youtube BNPB, Selasa, 2 Juni 2020.

    Wiku mengatakan, untuk membentuk kekebalan kelompok diperlukan interaksi yang cukup tinggi dan akan sulit diterapkan di Indonesia yang memiliki banyak pulau, provinsi, yang terpisah laut maupun daratan.

    “Herd immunity seandainya sampai terjadi, bagaimana caranya pulau yang berbeda saling bisa menulari kalau tidak mobilitas dan interaksi tinggi?” kata dia.

    Jika dipaksakan untuk melakukan herd immunity, maka masyarakat harus berinteraksi tanpa harus wajahnya dengan masker. Selain itu juga diharapkan memiliki daya tahan yang bagus, sehingga muncul kekebalan.

    Tetapi jika masyarakat beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan, herd immunity itu akan bertahun-tahun baru terbentuk. “Bisa bertahun-tahun terbentuknya immunity. Kecuali dipaksakan semua kontak-kontakan dan enggak pakai (masker) semua,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.