Mendagri Revisi Aturan New Normal, Hapus Larangan ASN Pakai Ojek

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pegawai membuat tanda batasan jarak di resto cepat saji di Bandung, Jumat, 29 Mei 2020. Beberapa gerai bisnis mulai menyiapkan aturan protokol kesehatan sebelum aktivitas bisnis kembali buka dengan aturan new normal. TEMPO/Prima mulia

    Pegawai membuat tanda batasan jarak di resto cepat saji di Bandung, Jumat, 29 Mei 2020. Beberapa gerai bisnis mulai menyiapkan aturan protokol kesehatan sebelum aktivitas bisnis kembali buka dengan aturan new normal. TEMPO/Prima mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merevisi Keputusan Menteri Nomor 440-830 Tahun 2020. Aturan ini berisi pedoman tatanan normal baru atau new normal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemda).

    Aturan ini direvisi menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 - 842 Tahun 2020.

    Revisi Kepmendagri tersebut dilakukan guna menghindari kesalahpahaman dan multitafsir di tengah masyarakat.

    Misalnya, terkait poin H nomor 2 yang disalahartikan pelarangan penggunaan ojek online (ojol) atau ojek pangkalan (opang).

    Padahal, Tito bukan dalam kapasitas untuk bisa melarang operasional ojek. Terlebih, poin utamanya adalah terkait penggunaan helm bersama, bukan pada pelarangan operasional.

    “Makanya daripada multitafsir banyak, dimultitafsirkan oleh publik secara luas makanya atas saran dan petunjuk arahan Bapak Mendagri direvisi Kepmendagri itu,” kata Sekretaris Kemendagri Muhammad Hudori, Ahad, 31 Mei 2020.

    Di samping itu, Kepmendagri diterbitkan sebagai langkah atau rujukan bagi para ASN dalam menghadapi tatanan normal baru di lingkungan Kemendagri maupun Pemda. Sehingga, tidak untuk konsumsi publik.

    “Intinya sekali lagi, sebetulnya Kepmendagri itu kita tujukan itu hanya untuk ASN, sekali lagi bukan untuk konsumsi publik gitu ya, dan itu pun sebetulnya itu kita tidak ada larangan,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Maria Pauline Lumowa, Pembobol Bank BNI Diekstradisi dari Serbia

    Tersangka kasus pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa diekstradisi dari Serbia. Dana Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun diduga jadi bancakan proyek.