TEMPO.CO, Padang - Polda Sumatra Barat menelisik dgna keterlibatan pejabat Kabupaten Agam dalam kasus dugaan pencemaran nama baik anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Mulyadi melalui media sosial.
Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengungkapkan dugaan keterlibatan jajaran Pemerintah Kabupaten Agam itu muncul dalam penyelidikan.
Meski begitu dia menyatakan belum bisa merinci keterlibatan jajaran sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Agam.
“Masih penyelidikan," tutur Satake Bayu di Gedung Polda Sumatra Barat hari ini, Jumat, 29 Mei 2020, seperti dikutip Teras.id.
Sebanyak 13 saksi telah diperiksa Kepolisian, dua di antaranya Bupati Agam Indra Catri dan Sekretaris Daerah Agam Martias Wanto. Indra Catri diperiksa hari ini.
“Yang diperiksa saat ini adalah Bupati Agam. Yang Sekda kemarin cukup lama diperiksa, dari pagi sampai malam," kata Satake.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
Mulyadi anggota Komisi III DPR yang membidangi Hukum dan HAM dari daerah pemilihan Sumatera Barat. Sebelumnya dia menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR.
Dia pernah memantik kontroversi karena tertangkap kamera tengah turun dari mobil dengan pelat nomor khusus Polri.
Dugaan pencemaran nama baik Mulyadi dilakukan melalui media sosial Facebook oleh akun bodong Mar Yanto. Akun tersebut memposting foto sekaligus kata-kata yang tidak pantas.
Menurut Satake, banyak laporan yang masuk terkait dugaan pencamaran nama baik Mulyadi. Salah satu pelapor adalah Revli Irwandi, yakni sopir Mulyadi.
“Siapa yang merasa (dirugikan), kalau ingin melapor kami tindaklanjuti. Yang bersangkutan (pelapor) adalah sopir,” katanya.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA
8 jam lalu
Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA
Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif
13 jam lalu
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif
PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini
14 jam lalu
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini
RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak
16 jam lalu
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak
Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.
DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya
16 jam lalu
DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Desa (RUU Desa) menjadi undang-undang.
Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya
18 jam lalu
Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya
Melalui revisi UU Desa tersebut, masa jabatan Kepala Desa berubah menjadi 8 tahun, dan maksimal 2 periode.
DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa
20 jam lalu
DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa
DPR juga akan membahas 6 agenda lainnya di sidang paripurna yang akan diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB.
Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar
1 hari lalu
Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.
Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini
1 hari lalu
Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini
DPR mendorong pembuatan aturan terkait perlindungan dan jaminan sosial bagi dirver ojol termasuk THR, Menaker menyanggupinya tapi tidak tahun ini.
DPR Minta Kemenaker Siapkan Aturan Soal THR Pengemudi Ojol
1 hari lalu
DPR Minta Kemenaker Siapkan Aturan Soal THR Pengemudi Ojol
Komisi IX mendorong kementerian mengevaluasi regulasi soal pemberian THR bagi pekerja bukan penerima upah (PHBU), seperti pengemudi ojol.