Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Baru 122 Daerah yang Penyaluran BLT Dana Desa 100 Persen

image-gnews
 Di tengah pandemi covid-19, dana desa diperbantukan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin di desa.
Di tengah pandemi covid-19, dana desa diperbantukan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin di desa.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan baru 122 kabupaten/kota yang sudah 100 persen menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Bagi kabupaten/kota yang belum menyalurkan semua BLT dana desanya, mereka beri tenggat hingga pekan depan.

Menurut Abdul Halim, ada 145 kabupaten/kota yang penyaluran BLT-nya di angka 75-99 persen. Untuk daerah ini ia minta paling lambat Rabu, 3 Juni 2020 sudah tersalurkan semuanya. "Kalau Rabu belum selesai, kami minta lapor apa kendalanya agar nanti diselesaikan," kata dia.

Ada pula 52 kabupaten/kota yang penyaluran BLT dana desanya di kisaran 50-74 persen. Selain itu sebanyak 89 kabupaten/kota penyalurannya masih di bawah 50 persen. "Untuk ini kami target pekan depan harus selesai karena tidak ada waktu lagi untuk penyaluran tahap pertama," ujar Halim.

Sementara itu, diketahui ada 26 kabupaten/kota yang sama sekali belum menyalurkan BLT dana desanya. Namun Abdul Halim masih harus memverifikasi karena basis utama kabupaten/kota ini berada di wilayah Papua.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami belum bisa meyakini apa betul-betul 0 persen karena terkendala komunikasi dan transportasi. Ada penanganan khusus mulai hari ini untuk mereka," ucap Halim.

Halim menuturkan bagi desa yang hingga batas waktu yang ditentukan tidak juga menyelesaikan penyaluran BLT dana desanya, maka akan ada konsekuensinya. "Akan kena sanksi termasuk penundaan atau pengurangan dana desa pada masa yang akan datang," tuturnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Hippindo: Harus Disalurkan Kembali ke Masyarakat

7 hari lalu

Pembeli beristirahat di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12 persen, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Hippindo: Harus Disalurkan Kembali ke Masyarakat

Hippindo memberikan komentar soal PPN yang naik menjadi 12 persen.


Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

8 hari lalu

Pedagang tengah melayani pembeli di Pasar PSPT, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. BPS melaporkan sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi Oktober 2023 yang mencapai 2,56% secara tahunan atau (year-on-year/yoy). Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

Peneliti LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksi inflasi Maret dan April 2024 sehubungan dengan harga pangan yang sampai sekarang masih tinggi.


Jokowi dan Cak Imin Saling Titip Salam, Halim Iskandar Sangkal PKB Terima Jatah Menteri dari Prabowo

9 hari lalu

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar
Jokowi dan Cak Imin Saling Titip Salam, Halim Iskandar Sangkal PKB Terima Jatah Menteri dari Prabowo

Abdul Halim Iskandar membantah PKB telah menerima jatah kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran


Abdul Halim PKB ke Istana, Sebut Tak Ada Permintaan Jokowi untuk Stop Hak Angket

10 hari lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Abdul Halim PKB ke Istana, Sebut Tak Ada Permintaan Jokowi untuk Stop Hak Angket

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Abdul Halim Iskandar, mengatakan tidak ada permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu di DPR.


Hari Ini Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi, Bicara soal Koalisi dan Pilkada DKI

10 hari lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Hari Ini Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi, Bicara soal Koalisi dan Pilkada DKI

Dua menteri dari PKB menghadap Jokowi hari ini. Mereka bicara soal koalisi dan Pilkada DKI. Begini kata mereka.


Tanding Ulang Kubu Prabowo Vs Cak Imin? Politikus yang Disinyalir Maju Pilkada 2024 Kontestasi Gubernur Jawa Timur

11 hari lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berpose  di atas kendaraan taktis saat Apel Gelar Pasukan Operasi Mantab Brata Semeru 2023/2024 di Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Selasa 17 Oktober 2023. Kegiatan itu dalam rangka Pengamanan Pemilu 2024 di Jawa Timur. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Tanding Ulang Kubu Prabowo Vs Cak Imin? Politikus yang Disinyalir Maju Pilkada 2024 Kontestasi Gubernur Jawa Timur

Ada nama Khofifah dan Abdul Halim Iskandar berpotensi maju dalam Pilkada 2024 kontetasi Gubernur Jawa Timur. Tanding ulang kubu Prabowo Vs Cak Imin?


Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

30 hari lalu

Ilustrasi korupsi
Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

Kejaksaan Negeri Lembata, NTT, menahan Kepala Desa Tanjung Batu, inisial NN, atas dugaan korupsi pengelolaan dana desa.


Stok Beras Langka dan Mahal, Airlangga Janji BLT Rp 600 Ribu Cair Maret

30 hari lalu

Pekerja melakukan bongkar muat beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan mencatat bahwa kenaikan harga beras saat ini, memecahkan rekor tertinggi. Di mana, harga beras medium dijual Rp13.500 per kilogram (kg), sedangkan beras premium menyentuh Rp18.500 per kg. TEMPO/Tony Hartawan
Stok Beras Langka dan Mahal, Airlangga Janji BLT Rp 600 Ribu Cair Maret

Menghadapi stok beras langka dan mahal, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berjanji, BLT Mitigasi Risiko Pangan akan dicairkan Maret.


Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

31 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Airlangga Hartarto saat diwawancara oleh wartawan Istana Kepresidenan terkait film Dirty Vote di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin,  12 Februari 2024. Airlangga mengatakan film Dirty Vote merupakan black campaign dan tidak perlu ditanggapi. TEMPO/Subekti.
Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.


Terkini Bisnis: Profil Kilang Pertamina Internasional Penampung Komisaris Prabu Revolusi, Dulu Jokowi Tak Setuju BLT kini Jadi Andalan

32 hari lalu

Kilang Pertamina Internasional. Dok. PT KPI
Terkini Bisnis: Profil Kilang Pertamina Internasional Penampung Komisaris Prabu Revolusi, Dulu Jokowi Tak Setuju BLT kini Jadi Andalan

PT Kilang Pertamina Internasional adalah anak usaha Pertamina tempat Prabu Revolusi diangkat jadi komisaris. Jokowi kini andalkan BLT dan Bansos.