CLS FH UGM Minta Maaf Tema Diskusi Pemecatan Presiden Multitafsir

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau salah satu pusat perbelanjaan, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 26 Mei 2020. Kehadiran Presiden itu untuk meninjau persiapan prosedur pengoperasian mal yang berada di wilayah zona hijau, wabah COVID-19. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau salah satu pusat perbelanjaan, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 26 Mei 2020. Kehadiran Presiden itu untuk meninjau persiapan prosedur pengoperasian mal yang berada di wilayah zona hijau, wabah COVID-19. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada meminta maaf soal diskusi bertema pemberhentian presiden yang rencananya digelar siang ini, Jumat, 29 Mei 2020. "Kami meminta maaf apabila judul diskusi kami memberikan tafsir yang juga berimplikasi pada stigma negatif pihak-pihak tertentu yaitu terkait gerakan makar." Permintaan maaf disampaikan melalu akun Instagram @clsfhugm, dikutip Jumat, 29 Mei 2020.

    Diskusi yang awalnya berjudul "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" itu dikritik dan dianggap makar oleh sejumlah pihak.

    Panitia mengubah judul diskusi menjadi "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan". Pembicara serta moderator yang tercantum dalam poster tak berubah, yakni Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Nimatul Huda dan mahasiswa FH UGM Anugerah Perdana.

    Panitia menjelaskan pergantian kata pemecatan menjadi pemberhentian itu karena menyesuaikan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Diskusi akan membicarakan tentang mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, sejarah dan perjalanan pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.