KPU Tampik Ditekan Pemerintah dan DPR Gelar Pilkada 9 Desember

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman menjawab pertanyaan wartawan saat meninggalkan gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020. Selain Arief penyidik juga memanggil anggota KPU Viryan Aziz, Kepala Biro Teknis KPU Nur Syarifah, Kepala Bagian Umum Yayu Yuliani, dan Kepala Sub Bagian Pemungutan, Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, Andi Bagus Makawaru. ANTARA/Galih Pradipta

    Ketua KPU Arief Budiman menjawab pertanyaan wartawan saat meninggalkan gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020. Selain Arief penyidik juga memanggil anggota KPU Viryan Aziz, Kepala Biro Teknis KPU Nur Syarifah, Kepala Bagian Umum Yayu Yuliani, dan Kepala Sub Bagian Pemungutan, Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, Andi Bagus Makawaru. ANTARA/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Arief Budiman membantah  ditekan pemerintah dan DPR sehingga terkesan mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah  2020 pada 9 Desember. Menurut dia, dalam rapat bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemerintahan DPR kemarin, KPU sudah menyampaikan semua opsi jadwal penyelenggaraan pilkada.

    Arief menjelaskan komunikasi yang terbangun di antara KPU, pemerintah, dan DPR, baik secara formal atau informal, adalah hal biasa untuk mengetahui pandangan masing-masing. "Sehingga KPU tidak merasa bagian dari intervensi atau pengkondisian," katanya dalam diskusi daring dengan tema Antara Pandemi dan Pilkada, Kamis, 28 Mei 2020.

    Arief mencontohkan dalam rapat bersama kemarin, KPU membeberkan semua pendapat dari berbagai sisi, baik yang pro maupun kontra, tentang pelaksanaan pilkada pada 9 Desember yang mereka himpun saat uji publik. "Jadi kami gak merasa ada sesuatu yang 'ya sudah sebaiknya disampaikan yang cocok-cocok saja'," ucap dia.

    Arief berujar saat rapat bersama itu, ia memutuskan agar mengikutinya secara virtual bersama dengan semua komisioner KPU, Sekretariat Jenderal, dan para deputi. Hal ini dalam rangka mengantisipasi jika ada sesuatu yang ia harus cepat dalam mengambil keputusan.

    "Jadi kami tidak berada di posisi yang ditekan atau tidak. Tapi perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah) menyatakan keputusan harus diambil dengan persetujuan tiga pihak, yakni KPU, pemerintah, dan DPR," ujar Arief.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.