Jaga Pasokan Pangan, Jokowi akan Beri Insentif Petani dan Nelayan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) berbincang dengan petani padi Adan di Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis 19 Desember 2019. Presiden dalam kunjungan kerjanya meninjau padat karya berupa pembangunan saluran irigasi untuk pertanian padi Adan di Krayan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) berbincang dengan petani padi Adan di Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis 19 Desember 2019. Presiden dalam kunjungan kerjanya meninjau padat karya berupa pembangunan saluran irigasi untuk pertanian padi Adan di Krayan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan memberi insentif bagi petani dan nelayan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah pandemi Covid-19. Jokowi menyebut, ada empat skema besar yang disiapkan untuk membantu para petani dan nelayan saat pandemi ini.

    Pertama, melalui program jaring pengaman sosial. Jokowi meminta jajarannya memastikan 2,7 juta petani dan buruh tani miskin serta 1 juta nelayan dan petambak, masuk dalam program bantuan sosial yang diadakan pemerintah. Baik itu berupa PKH, Bansos tunai, BLT dana desa, paket sembako, dan program gratis subsidi listrik.

    “Tujuan utama skema program ini adalah untuk meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga keluarga yang kurang mampu, termasuk petani dan nelayan miskin,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas via telekonferensi dari Istana Merdeka, Kamis, 28 Mei 2020.

    Kedua, melalui program subsidi bunga kredit. Program ini sudah berjalan, dimana pemerintah menyiapkan Rp 34 Triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit yang disalurkan lewat KUR, Mekaar, UMi, Pegadaian, dan lain-lain.

    Ketiga, pemberian stimulus untuk modal kerja bagi usaha pertanian, kelautan dan perikanan. Bagi petani dan nelayan yang bankable, ujar Jokowi, penyalurannya bisa melalui perluasan program KUR. Sedangkan yang tidak bankable, penyalurannya bisa lewat pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Mekaar dan skema lainnya lewat kementerian.

    “Saya minta, prosedurnya dipermudah. Aksesnya dipermudah, prosedur dibuat sederhana dan tidak berbelit-belit sehingga petani dan petambak kita bisa memperoleh dana-dana yang dibutuhkan,” ujar Jokowi.

    Skema keempat, melalui instrumen kebijakan non-fiskal. “Melalui kebijakan kelancaran supply chain, kita harapkan usaha pertanian dan perikanan ini lebih baik melalui ketersediaan bibit, pupuk, dan alat-alat produksi lainnya,” ujar Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.