Pengamat: Kabinet Jokowi Kedodoran Atasi Covid, Harus Reshuffle

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meninjau salah satu pusat perbelanjaan, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 26 Mei 2020. Kehadiran Presiden itu untuk meninjau persiapan prosedur pengoperasian mal yang berada di wilayah zona hijau, wabah COVID-19. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Presiden Joko Widodo meninjau salah satu pusat perbelanjaan, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 26 Mei 2020. Kehadiran Presiden itu untuk meninjau persiapan prosedur pengoperasian mal yang berada di wilayah zona hijau, wabah COVID-19. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengamat menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi perlu mengocok ulang atau reshuffle kabinet di tengah kepercayaan publik yang merosot kepada pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

    Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi menilai reshuffle kabinet bisa menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

    "Ibaratnya, Jokowi adalah manajer klub sepakbola yang ingin mengangkat perfoma klub-nya dengan mengganti beberapa pemain lama dengan pemain baru yang lebih segar," ujar Ari saat dihubungi Tempo pada Rabu malam, 27 Mei 2020.

    Menurut Ari, beberapa kementerian terlihat kedodoran dan tidak responsif selama pandemi ini. Seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Ibu dan Anak serta Kementerian Perhubungan.

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, misalnya, dinilai tidak memiliki rencana kuat ketika terjadi gelombang PHK. Padahal, kata Ari, sektor-sektor ini harusnya menjadi garda terdepan pemulihan bertahap usai pandemi.

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO). Dedi Kurnia Syah juga menilai perlu adanya perombakan besar di kabinet, terutama pos yang punya kedekatan dengan penanganan pandemi, seperti; bidang hukum, kesehatan, tenaga kerja, hingga ekonomi.

    "Reshuffle ini bisa berdampak kuat pada kepercayaan publik. Terlebih, jika yang tersasar reshuffle adalah menteri dari koalisi pemerintah," ujar Dedi saat dihubungi terpisah.

    Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut, rakyat sudah geleng-geleng kepala dengan kebijakan para menteri Jokowi yang membingungkan di tengah pandemi ini.

    "Kalau di luar negeri, Menkes sudah mundur karena merasa gagal dalam menangani Corona, ujar dia.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut, Jokowi mesti menunjukkan kepada publik bahwa ia tak punya beban di periode kedua. "Jadi, pembantunya yang tak produktif ganti saja dengan yang lain," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.