Koalisi: TNI Ikut Tangani Teroris Berpotensi Ancam Demokrasi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasukan Satgultor TNI melakukan simulasi penanggulangan terorisme di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa, 9 April 2019. Simulasi ini diadakan dengan tujuan untuk menguji kesiapsiagaan Satgultor TNI untuk melaksanakan operasi penanggulangan terorisme. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Pasukan Satgultor TNI melakukan simulasi penanggulangan terorisme di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa, 9 April 2019. Simulasi ini diadakan dengan tujuan untuk menguji kesiapsiagaan Satgultor TNI untuk melaksanakan operasi penanggulangan terorisme. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil melihat pelibatan TNI dalam penanganan teroris mengancam demokrasi di Indonesia.

    "Kewenangan berlebihan di dalam Peraturan Presiden itu membuka ruang dan potensi collateral damage yang tinggi, cenderung represif, (stigmatisasi) yang mengancam demokrasi," kata koalisi lewat keterangan tertulis pada Rabu, 27 Mei 2020.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah menyusun rancangan perpres pelibatan TNI dalam penanganan terorisme di Indonesia.

    Koalisi melihat perpres tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU TNI, pelibatan militer dalam operasi selain perang yang salah satunya mengatasi tindak pidana terorisme dapat dilakukan jika sudah ada keputusan politik negara. Yang dimaksud dengan keputusan politik negara adalah hasil konsultasi presiden bersama dengan DPR.

    Sementara di dalam Rancangan perpres ini, pengerahan TNI dalam mengatasi tindak pidana terorisme dapat dilakukan hanya melalui keputusan presiden tanpa ada pertimbangan DPR yang disyaratkan oleh UU TNI.

    "Itu artinya secara hukum Perpres ini nanti akan bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yakni UU TNI itu karena telah menghilangkan mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR," kata koalisi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Maria Pauline Lumowa, Pembobol Bank BNI Diekstradisi dari Serbia

    Tersangka kasus pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa diekstradisi dari Serbia. Dana Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun diduga jadi bancakan proyek.