Mendagri Tito Janji Anggaran Pilkada 2020 Tersedia

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berjanji membantu penyelenggara pemilu memastikan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020.

Tito mengatakan sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait hal ini.

"Saya sudah bertemu Ibu Menkeu langsung agar pemotongan untuk KPU, Bawaslu, mohon untuk direvisi kembali karena itu sangat diperlukan," kata Tito dalam rapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan penyelenggara pemilu, Rabu, 27 Mei 2020.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan lembaganya mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 297,53 miliar. Pemotongan ini terkait dengan realokasi APBN 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Tito, komunikasinya dengan Sri Mulyani berlangsung baik. Ia juga menyebut Sri Mulyani sangat akomodatif memastikan ketersediaan anggaran untuk pilkada 9 Desember.

Hanya saja, kata  Tito, Menkeu berpesan agar anggaran tetap dipangkas selagi memang masih bisa dihemat. Menteri Keuangan juga meminta agar penyelenggara pemilu merinci kebutuhan anggaran tersebut.

Maka dari itu, Tito pun meminta KPU dan Bawaslu untuk segera mengirimkan data detail anggaran yang dibutuhkan. "Kami akan mendorong dan meyakinkan bahwa ini kebutuhan ini betul-betul tidak bisa dihindari. Yang secukupnya, tapi tidak berlebihan," ujar Tito.

Selain itu, Tito mengatakan bakal meninjau kemampuan anggaran setiap daerah. Dia akan melihat daerah mana saja yang secara fiskal masih mampu untuk membiayai pilkada dan daerah mana yang tidak sanggup.

Menurut Tito, Kemendagri akan menginisiasi rapat dengan Kementerian Keuangan, KPU, Bawaslu, DKPP, KPU daerah, dan kepala daerah yang wilayahnya menggelar Pilkada 2020.

"Kami akan lakukan video conference secepat mungkin terkait anggaran ini. Kami punya data APBD masing-masing," kata TIto.

Ketua KPU Arief Budiman sebelumnya juga melaporkan keluhan dari KPU provinsi yang mengkhawatirkan sulitnya memperoleh anggaran tambahan. Padahal, KPU memerlukan sekitar Rp 535,9 miliar untuk keperluan alat pelindung diri lantaran pilkada digelar di tengah pandemi.

Menurut Arief, KPU provinsi menyatakan tidak mungkin meminta tambahan dari pemerintah daerah. "Hampir semuanya mengatakan rasa-rasanya sulit meminta penambahan anggaran pemerintah daerah," kata Arief.