DPR Setuju Pilkada 2020 Digelar 9 Desember

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas PPK memeriksa kotak suara saat persiapan rekapitulasi suara Pemilu 2019 di Kecamatan Denpasar Barat, Bali, Sabtu, 20 April 2019. Rekapitulasi suara Pemilu 2019 di tingkat kecamatan di Denpasar akan dilakukan pada 22 April 2019 dengan batas waktu hingga 4 Mei mendatang sehingga selanjutnya bisa diserahkan ke KPU Kota Denpasar. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

    Petugas PPK memeriksa kotak suara saat persiapan rekapitulasi suara Pemilu 2019 di Kecamatan Denpasar Barat, Bali, Sabtu, 20 April 2019. Rekapitulasi suara Pemilu 2019 di tingkat kecamatan di Denpasar akan dilakukan pada 22 April 2019 dengan batas waktu hingga 4 Mei mendatang sehingga selanjutnya bisa diserahkan ke KPU Kota Denpasar. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat kompak menyetujui usulan pemerintah agar pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap digelar pada 9 Desember 2020. Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu yang digelar hari ini, Rabu, 27 Mei 2020.

    "Komisi II DPR RI bersama Mendagri RI dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia membacakan simpulan rapat.

    Mayoritas fraksi yang ada di DPR menyatakan mendukung rencana tersebut kendati memberikan catatan-catatan. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Wahyu Sanjaya meminta pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum memastikan langkah-langkah untuk menjaga keselamatan masyarakat.

    Wahyu mengungkit jatuhnya ratusan korban penyelenggara pemilu 2019 akibat kelelahan. Padahal, ketika itu tidak ada pandemi Covid-19.

    Ia khawatir DPR akan kembali dipersalahkan jika jatuh korban di pilkada mendatang yang berlangsung di tengah pandemi. Menurut dia, DPR-lah yang akan pertama disalahkan publik, bukan KPU atau Kemendagri.

    "Karena itu kami meminta agar ini dilakukan pembahasan intensif untuk menjaga keselamatan masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada 9 Desember 2020," kata Wahyu.

    Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Guspardi Gaus mengatakan mendukung pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 dengan dasar yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian. Tito sebelumnya menyatakan bahwa tak ada negara lain di dunia yang menunda pemilu hingga ke tahun 2021.

    "Tentu dengan catatan pelaksanaan pilkada itu harus disikapi oleh KPU dalam rangka mengindahkan protokoler kesehatan," kata Guspardi.

    Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid mengatakan partainya juga sepakat pilkada digelar 9 Desember 2020. Menurut Sodik, berakhirnya Covid-19 memang tak bisa diprediksi sehingga semua pihak harus berdamai dengan itu.

    "Kami sepakat dan paham dengan kebijakan berdamai dan tetap melaksanakan kegiatan dengan tetap berpegang pada protokol Covid-19, termasuk di dalam pilkada," ujar Sodik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.