Tito Jelaskan Alasan Pilkada 9 Desember Bisa Tekan Kurva Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas KPPS luar negeri mengumpulkan kotak suara dalam proses penghitungan suara Pemilu 2019 yang berlangsung di Gedung PWTC Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu, 17 April 2019. Sebanyak 27.236 pemilih di negeri jiran  memilih melalui 159 Kotak Suara Keliling (KSK) dan 29.236 pemilih melalui 170 Tempat Pemungutan Suara (TPS). ANTARA

    Petugas KPPS luar negeri mengumpulkan kotak suara dalam proses penghitungan suara Pemilu 2019 yang berlangsung di Gedung PWTC Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu, 17 April 2019. Sebanyak 27.236 pemilih di negeri jiran memilih melalui 159 Kotak Suara Keliling (KSK) dan 29.236 pemilih melalui 170 Tempat Pemungutan Suara (TPS). ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 bisa menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia. 

    "Justru kita balik menjadi peluang untuk menekan Covid karena inkumben akan all out," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan penyelenggara pemilu, Rabu, 27 Mei 2020.

    Tito sekaligus membantah anggapan sejumlah pengamat dan pemerhati pemilu bahwa pilkada 9 Desember cenderung menguntungkan calon inkumben. Menurut dia inkumben belum tentu unggul.

    Tito mengatakan inkumben juga bisa diserang oleh calon penantang jika banyak kelemahan dalam penanganan wabah. Misalnya, terkait penyaluran bantuan sosial yang tak tepat sasaran dan angka merah di daerah tersebut.

    "Sebaliknya, bagi penantang mereka bisa keluarkan gagasan, ide, ditawarkan ke masyarakat. Ini justru bisa mendorong, bukan menghambat," kata mantan Kapolri ini.

    Selain itu, Tito mengatakan kontestasi pilkada 9 Desember juga bisa memperbanyak bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19. Baik dari calon kepala daerah inkumben maupun penantang.

    "Ini akan mempermudah juga secara nasional agar kita bisa mengendalikan Covid-19," ujar Tito.

    Tito mengimbuhkan, hal ini bisa menghidupkan ekonomi di daerah. "Bahkan mungkin ada EO (event organizer) kampanye di tengah situasi pandemi Covid-19, bagaimana menjaring orang tapi tanpa pertemuan akbar."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.