Gugus Tugas Kaji Pelonggaran Aturan untuk Daerah yang Tekan Covid

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memeriksa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta terhadap pengendara kendaraan bermotor yang melintas menuju Jakarta di perbatasan wilayah, Depok, Jawa Barat, Rabu, 27 Mei 2020. Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan SIKM Jakarta untuk mencegah potensi gelombang kedua COVID-19 di ibu kota.  ANTARA

    Petugas memeriksa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta terhadap pengendara kendaraan bermotor yang melintas menuju Jakarta di perbatasan wilayah, Depok, Jawa Barat, Rabu, 27 Mei 2020. Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan SIKM Jakarta untuk mencegah potensi gelombang kedua COVID-19 di ibu kota. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengaku sedang mengkaji relaksasi sejumlah aturan di daerah yang mampu mengendalikan kasus Covid.

    “Kajian ini masih awal dan secara komprehensif akan dilaporkan ke Gugus Tugas Pusat kemudian dikaji bersama-sama,” kata Yurianto dalam konferensi pers di akun Youtube BNPB, Rabu, 27 Mei 2020.

    Yuri mengatakan, kajian yang dilakukan bersama Gugus Tugas di daerah mencakup beberapa aspek. Salah satunya terkait aspek epidemiologi.

    Secara garis besar, kata dia, ada sejumlah provinsi yang telah menunjukkan gambaran yang bagus. “Artinya tidak ada lagi secara signifikan penambahan kasus,” ujarnya.

    Daerah tersebut juga dianggap tidak memiliki perluasan wilayah yang terdampak Covid-19, dan tidak ada lagi penularan lokal yang tidak terkendali.

    Atas dasar itu, Yurianto menilai daerah tersebut akan diberikan relaksasi tanpa meninggalkan aspek protokol kesehatan, seperti menjaga jarak fisik, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Hal itu untuk menjamin masyarakat tetap aman dari Covid-19.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.