PSBB di Daerah Bisa Dilonggarkan asal Memenuhi 2 Kriteria Ini

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal Doni Monardo seusai melayat ke rumah  Sutopo Purwo Nugroho di Perumahan Rafless Hill, Kota Depok, Ahad, 7 Juli 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal Doni Monardo seusai melayat ke rumah Sutopo Purwo Nugroho di Perumahan Rafless Hill, Kota Depok, Ahad, 7 Juli 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan ada dua kriteria yang telah ditetapkan pemerintah untuk membuka pembatasan sosial berskala besar atau PSBB daerah. Kedua kriteria tersebut adalah daerah yang kasus Covid-19-nya nol dan daerah dengan status Covid-19 hijau.

    "Terdapat sebanyak 110 kabupaten/kota di mana terdiri dari 87 di wilayah daratan dan 23 di wilayah kepulauan. Kemudian kecuali Papua, maka yang akan nantinya diberikan tawaran untuk membuka adalah 87 kabupaten/kota yaitu 65 di wilayah daratan dan 22 di wilayah kepulauan," kata Doni usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Rabu, 27 Mei 2020.

    Doni menuturkan daerah-daerah tersebut nyaris steril dari ancaman covid, meski belum tentu selamanya akan tetap aman. Pekan lalu, ia mengaku telah berkomunikasi dengan para para kepala daerah tentang alasan daerah mereka bisa aman dari covid.

    Hasilnya, dari penjelasan mereka, hampir semua menyimpulkan bahwa yang pertama adalah terkait tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang tinggi. Kepatuhan itu disokong kerjasama antara tokoh-tokoh yang ada di daerah, mulai dari pemerintah maupun unsur-unsur tokoh tokoh non-formal lainnya.

    "Kemudian adanya sejumlah daerah yang terisolasi, sehingga aman dari covid, termasuk daerah daerah yang relatif sangat jarang dikunjungi oleh dari luar," kata Doni.

    Adapun untuk kriteria kedua adalah wilayah dengan status hijau atau aerah-daerah yang memiliki kasus, namun dalam beberapa minggu terakhir mengalami penurunan signifikan. Doni menegaskan bahwa penetapan stasus hijau suatu daerah telah mengikuti standari dari organisasi kesehatan dunia (WHO).

    Beberapa di antaranya adalah penurunan jumlah kasus positif 2 minggu lebih dari 50 persen, penurunan jumlah kasus ODP dan PDP 2 minggu lebih dari 50 persen, penurunan jumlah meninggal kasus ODP dan PDP, penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di rumah sakit, penurunan jumlah kasus ODP dan PDP dirawat di rumah sakit, kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif, kenaikan jumlah selesai pemantauan dari ODP dan PDP. R0 atau R nol efektif kurang dari 1.Selain itu, daerah tersebut juga harus menunjukan jumlah pemeriksaan spesimen yanf meningkat dalam 2 pekan terakhir.

    "Ini adalah poin-poin yang menjadi rujukan kami. Kami tetap akan berkonsultasi dengan Bapak Menteri Bappenas dan juga Bapak Menteri Perekonomian, sehingga nanti daerah-daerah yang tentunya akan diberikan kelonggaran atau ditawarkan untuk melakukan aktivitas lebih luas itu juga berdasarkan kesanggupan dari daerah," kata Doni.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    11 Manfaat Ubi Jalar untuk Kesehatan

    Banyak yang tidak mengetahui bahwa ubi jalar yang dianggap remeh ternyata banyak mempunyai manfaat. Berikut sejumlah manfaat ubi jalar.