TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR RI Habiburokhman, meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan tentang penggundulan rambut penceramah Bahar Smith yang kini dibui di LP Nusakambangan. Menurut dia, tidak ada aturan jelas soal pemotongan rambut ini.
Politikus Partai Gerindra itu berjanji membawa masalah ini dalam rapat kerja antara Komisi Hukum dan Menkum HAM. "Kalaupun ada prosedur tetap harus jelas dasarnya. Lagipula apa relevansinya dengan pembinaan atau keamanan." Habiburokhman mencuit melalui akun Twitter, Selasa, 26 Mei 2020.
Menurut dia, penggundulan narapidana seperti kembali ke zaman dulu. Saat penahanan menggunakan pendekatan pemenjaraan, narapidana dibotaki untuk dipermalukan. Hal itu tidak bisa diterapkan saat konsep yang negara anut terhadap narapidana adalah pemasyarakatan. "Ditjen PAS harus paham itu."
Habiburokhman bercerita saat ia masih mahasiswa pernah ditahan oleh rezim Orde Baru. Namun saat itu sikap petugas masih menghormati para tahanan politik dan tidak digunduli seperti kebanyakan tahanan kriminal. "Kenapa Habib Bahar digunduli?"
Bahar Smith dinyatakan bersalah dan telah divonis oleh Pengadilan Negeri Bandung, tiga tahun penjara dan subsider Rp 50 juta, pada 8 Juli 2019. Majelis Hakim menyebut Bahar telah memenuhi semua unsur pidana dalam dakwaan kesatu primer Pasal 333 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana, dakwaan kedua primair Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHPidana, dan dakwaan ketiga Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Penceramah gondrong itu sempat dibebaskan bersyarat lewat program asimilasi pada Sabtu sore, 16 Mei 2020. Namun Bahar kembali ke penjara pada Selasa, 19 Mei 2020.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Reynhard Silitonga, mengatakan pencabutan program asimilasi Bahar ini karena yang bersangkutan terbukti melanggar syarat khusus asimilasi.
Bahar Smith dianggap melakukan tindakan yang menimbulkan keresahan masyarakat. “Antara lain menghadiri acara dan memberikan ceramah yang provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah," kata Reynhard saat dikonfirmasi, Selasa, 19 Mei 2020.
