TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengkritik cara pemerintah menangani Covid-19 di Indonesia.
JK menuturkan buruknya penanganan akan berpengaruh terhadap masuknya investor ke Indonesia. Bahkan, ia memprediksi investor akan lebih memilih Vietnam dan Thailand sebagai tujuan investasi.
"Pasti nanti pilihan pertama mereka Vietnam, karena tegas dan bisa mengatasi. Thailand, tegas," kata JK dalam diskusi dengan Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso yang disiarkan lewat akun Instagram Tempo pada Sabtu, 23 Mei 2020.
Berikut beberapa kritik Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini:
1. Lewatkan Golden Time
JK mengatakan dalam bencana ada yang disebut sebagai golden time yaitu waktu-waktu awal terjadinya insiden atau peristiwa. Ia mengatakan jika pemerintah bisa memanfaatkan 'waktu emas' maka pemerintah bisa meminimalisir dampak bencana termasuk dalam pandemi Covid-19.
Menurut JK, pemerintah melewatkan waktu emas awal-awal pandemi ini mengancam Indonesia. "Kita masih berdebat Januari Februari, ini penting, tidak penting, menganggap enteng. Dua bulan kita kehilangan," kata JK.
Ia mengatakan Vietnam dan Thailand termasuk mampu memanfaatkan golden time. "Di Vietnam karena cepat Januari dia isolasi hanya satu kecamatan, bisa dia kontrol, kemudian lockdown Hanoi, Ho Chi Minh," ucap JK.
2. Tak Serius PSBB, Malah Bermain Kata-kata
Ia menilai pemerintah tak tegas memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dia juga mengkritik tak adanya langkah sterilisasi kota untuk berusaha mematikan virus Corona.
"Kita tidak laksanakan seperti itu, malah kita main kata-kata saja banyak," kata JK.
Ia berpendapat ada dua hal yang menurutnya penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Pertama ialah memastikan masyarakat tinggal di rumah masing-masing. Kedua, berusaha melawan virus dengan disinfektan massal.
Adapun pengobatan, kata JK, adalah langkah terakhir jika sudah terkena virus. "Kalau kena. Bagaimana tidak kena? Ya hindari dan matikan," kata dia.
3. Pemerintah Dianggap Tak Tegas
JK pun melihat pemerintah tak tegas. "Jawabannya ketegasan. Siapa keluar rumah harus didenda, tidak pakai masker didenda. Kalau tidak ada ketegasan ya tidak jalan," kata dia.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini menyebut ketegasan harus sama-sama dimiliki pemerintah pusat dan daerah. Mereka harus bekerja sama menjalankan aturan PSBB.
Yang terjadi saat ini, lanjut dia, pemerintah daerah memprotes pemerintah pusat karena aturan yang berubah-ubah. Misalnya kebijakan melarang mudik tetapi memperbolehkan angkutan beroperasi. Akhirnya, masyarakat melihat peluang untuk lebih bebas.
"Akhirnya yang terjadi, di antara banyak negara kita naik terus (jumlah kasus Covid-19)," kata dia.
