Muhammadiyah Bicara soal RUU Cipta Kerja dan Perpres TNI

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasukan Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI mengikuti simulasi penanggulangan teror di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa, 9 April 2019.  Simulasi ini digelar untuk menguji kesiapsiagaan Satgultor TNI dalam melaksanakan operasi penanggulangan terorisme. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    Pasukan Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI mengikuti simulasi penanggulangan teror di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa, 9 April 2019. Simulasi ini digelar untuk menguji kesiapsiagaan Satgultor TNI dalam melaksanakan operasi penanggulangan terorisme. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta penundaan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan Rancangan Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI dalam mengatasi atasi terorisme.

    “Karena bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai dasar moralitas konstitusi negara,” kata Ketua Majelis Hukum dan HAM Trisno Raharjo dalam keterangan tertulisnya hari ini, Kamis, 21 Mei 2020.

    Menurut Trisno, pembahasan RUU Cipta Kerja tidak transparan karena dilakukan tanpa partisipasi publik. Substansinya juga berpotensi merugikan buruh, petani, nelayan, dan masyarakat miskin.

    “RUU Cipta lebih memberikan keistimewaan kepada dunia investasi tanpa memperhatikan aspek kepentingan sosial."

    Muhammadiyah juga mempertanyakan pembahasan perpres pelibatan TNI dalam masa wabah Covid-19. Menurut Trisno, tidak ada hal yang penting dan mendesak dalam penanggulangan terorisme saat ini.

    Maka dia mengusulkan pembahasan rancangan perpres TNI tadi dilanjutkan setelah wabah Covid-19 berakhir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.