Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Arsul Sani Ingatkan Program Kartu Prakerja Bisa Jadi Kasus Hukum

Reporter

image-gnews
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Majelis Permusyararan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyarankan Pemerintah meninjau kembali skema pelatihan dan penganggaran Program Kartu Prakerja untuk mencegah potensi muncul kasus hukum.

"Lebih baik mencegah potensi kasus hukum daripada nanti berhadapan dengan lembaga penegak hukum," ujar Arsul Sani di Jakarta hari ini, Kamis, 21 Mei 2020, seperti  dikutip Antara.

Sebelumnya, Arsul lewat akun Twitter @arsul_sani menyatakan bahwa skema pelatihan Kartu Prakerja yang melibatkan beberapa perusahaan start up berpotensi menjadi masalah hukum setelah 2024.

Arsul juga anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum.

Cuitan Arsul Sani tadi menanggapi cuitan Yunarto Wijaya yang menganggap tidak seharusnya Presiden Jokowi mendiamkan persoalan skema pelatihan Kartu Prakerja ketika para pengkritik menciptakan modul-modul pelatihan gratis.

Arsul Sani, yang juga Sekretaris Jenderal PPP, menyampaikan bahwa Program Kartu Prakerja tidak bermasalah dan itu janji Jokowi pada Pilpres 2019.

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja dipatok anggaran Rp 5,6 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yang dia anggap bermasalah adalah pelaksanaannya, yakni pelatihan kerja secara online dengan menggunakan anggaran negara yang menjadi pendapatan dan keuntungan sejumlah perusahaan start up.

Arsul mengingatkan sejumlah kasus hukum yang berkaitan dengan  kebijakan publik dalam masa krisis, seperti pada 1998 dan 2008 yakni kredit macet BLBI, bailout Bank Century, serta kasus korupsi proyek e-KTP.

Menurut dia, seluruh kasus tersebut tidak bermasalah pada lingkup kebijakan melainkan persoalannya pada tataran pelaksanaan kebijakan.

Arsul mengatakan jika nanti hasil audit BPK atau BPKP menemukan ketidakwajaran maka akan bergulir ke kasus hukum.

Dia pun mengigatkan pemerintah dalam melaksanakan Program Kartu Prakerja jangan mengandalkan Pasal 27 Perpu 1 Tahun 2020 yang sudah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

"Absurd kalau para pembantu Presiden dan jajarannya merasa sudah aman karena diberikan kekebalan hukum oleh pasal tersebut," ujar Arsul.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Login Dashboard Prakerja 2024 yang Mudah

42 hari lalu

Kartu Prakerja
Cara Login Dashboard Prakerja 2024 yang Mudah

Cara login dashboard Prakerja cukup mudah, yakni dengan memasukkan email dan kata sandi saja. Berikut syarat dan cara daftar Kartu Prakerja 2024.


Program Kartu Prakerja 2024 Dimulai, Sasar 1,14 Juta Penerima Manfaat

23 Februari 2024

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi (kanan) Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Wahyu Widada, dan Jaksa Agung Muda Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono dalam acara Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Tim Pelaksana kepada Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. Pemerintah akan menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 4,8 triliun untuk program Kartu Prakerja pada 2024. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan lebih dari sejuta peserta tambahan untuk program tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Program Kartu Prakerja 2024 Dimulai, Sasar 1,14 Juta Penerima Manfaat

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pembukaan program Kartu Prakerja pada 2024.


OJK Gandeng Kemenko Perekonomian, Peserta Prakerja Bisa Akses Modul Literasi Keuangan

2 Februari 2024

Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ketiga di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Bagi pendaftar yang belum berhasil di gelombang sebelumnya, dapat kembali mencoba pada gelombang ini.  TEMPO/Subekti.
OJK Gandeng Kemenko Perekonomian, Peserta Prakerja Bisa Akses Modul Literasi Keuangan

OJK dan Kemenko Bidang Perekonomian bekerja sama soal transformasi digital untuk mendorong inklusi keuangan kepada peserta program Kartu Prakerja.


Kartu Prakerja Bakal Dibuka di Semester I 2024

2 Februari 2024

Kartu Prakerja Bakal Dibuka di Semester I 2024

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan Kartu Prakerja akan segera dibuka pada semester I 2024.


Kapan Prakerja 2024 Dibuka? Cek Syarat dan Cara Daftarnya

26 Januari 2024

Ilustrasi Kartu Prakerja. Prakerja.go.id
Kapan Prakerja 2024 Dibuka? Cek Syarat dan Cara Daftarnya

Prakerja 2024 gelombang 63 akan dibuka, berikut syarat dan cara daftar akunnya dengan mudah.


Targetkan 1,2 Juta Peserta Kartu Prakerja di 2024, Airlangga Sebut Dinamika Politik tidak Berpengaruh

23 Januari 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat pada Senin, 22 Januari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Targetkan 1,2 Juta Peserta Kartu Prakerja di 2024, Airlangga Sebut Dinamika Politik tidak Berpengaruh

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dinamika politik tak akan mempengaruhi target peserta program Kartu Prakerja.


Pemerintah Gelontorkan Rp 4,8 Triliun untuk Prakerja Tahun Ini, Bidik 1,2 Juta Peserta

23 Januari 2024

Ilustrasi kartu prakerja. prakerja.go.id
Pemerintah Gelontorkan Rp 4,8 Triliun untuk Prakerja Tahun Ini, Bidik 1,2 Juta Peserta

Pemerintah akan menggelontorkan anggaran Rp 4,8 triliun untuk program Kartu Prakerja 2024. Target peserta tambahan adalah lebih dari sejuta orang.


Bermacam Jenis Bantuan Sosial, Ma'ruf Amin: Bansos Lestarikan Kemiskinan

7 Januari 2024

Warga menerima bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) di Gudang Perum Bulog, Jakarta, Senin 11 September 2023. Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua mulai pekan depan, Senin 11 September 2023. Penyaluran ini akan dilakukan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Tempo/Tony Hartawan
Bermacam Jenis Bantuan Sosial, Ma'ruf Amin: Bansos Lestarikan Kemiskinan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebut bantuan sosial hanya lestarikan kemiskinan, berikut jenis-jenis bansos, termasuk bansos beras.


Pendaftaran Kartu Prakerja 2024 Dibuka, Cek Syarat dan Cara Daftarnya

4 Januari 2024

Presiden Joko Widodo saat berbicara dengan salah satu alumni kartu Prakerja, Pudencia atau Dea, dari Ende, Nusa Tenggara Timur, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 17 Juni 2022. Sumber: youtube Kartu Prakerja
Pendaftaran Kartu Prakerja 2024 Dibuka, Cek Syarat dan Cara Daftarnya

Pendaftaran program Kartu Prakerja 2024 sudah dibuka. Begini syarat dan cara pendaftarannya.


Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp 1.840,4 Triliun, Sri Mulyani: 57 Persen Dinikmati Rakyat

15 Desember 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp 1.840,4 Triliun, Sri Mulyani: 57 Persen Dinikmati Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realiasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.840,4 triliun, di mana Rp 1.060 triliun atau lebih dari 57 persen langsung dinikmati masyarakat.