Ma'ruf Amin Harap Indonesia-Singapura Dorong Stabilitas Ekonomi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres

    Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Singapura dapat mendorong stabilitas perekonomian. Baik di kawasan maupun global, khususnya di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang mengancam pertumbuhan ekonomi dunia.

    Harapan itu disampaikan langsung Ma'ruf Amin kepada Wakil Perdana Menteri Singapura Heng Swee Keat melalui sambungan telepon dari kediaman dinas wapres di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2020.

    "Saya berharap kedua negara dapat menggali kerja sama yang mendukung penciptaan kestabilan ekonomi di kawasan dan global," kata Wapres Ma'ruf dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2020.

    Ma'ruf juga mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia terus bekerja keras untuk memastikan perekonomian di dalam negeri tetap berjalan di tengah pandemi.

    "Saya memahami Bapak Heng tentunya terus memantau perkembangan ekonomi, pemberian stimulus, dan nilai tukar mata uang. Pemerintah Indonesia juga bekerja keras memastikan stimulus ekonomi yang disediakan dapat menjangkau masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi Covid-19," kata Ma'ruf.

    Oleh karena itu, dia berharap hubungan bilateral Indonesia dan Singapura dapat terus bertumbuh dan lebih baik, sehingga berbagai kerja sama antara kedua dapat menciptakan kondisi ekonomi yang stabil.

    Dalam kesempatan itu, Wapres juga menitipkan salam lewat Wakil PM Heng untuk Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Presiden Halimah Yacob.

    "Mohon sampaikan salam hangat saya kepada Presiden Halimah Yacob dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan masyarakat Singapura yang akan merayakan Idul Fitri," ujar Ma'ruf Amin.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.