TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak Kejaksaan Negeri Kotabaru, Kalimantan Selatan agar menghentikan kriminalisasi kepada bekas pemimpin redaksi banjarhits.id, Diananta Putera Sumedi.
“Kami mendesak Kejaksaan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam kasus Diananta ini,” kata Ketua AJI Balikpapan, Devi Alamsyah, Rabu, 20 Mei 2020.
Devi mengatakan perkara yang menjerat Diananta sebenarnya sudah selesai di Dewan Pers. Di mana Banjarhits.id punya kewajiban membuat pernyataan maaf dan memuat hak jawab yang proporsional.
Karena itu, AJI sangat menyesalkan langkah polisi yang terus memproses Diananta dan tidak mengindahkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam beleid itu, sengketa diselesaikan oleh pers sendiri melalui lembaga Dewan Pers.
Apalagi antara Dewan Pers dan Kepolisian RI ada nota kesepahaman atau MoU mengenai hal tersebu. Isi MoU itu antara lain, bila polisi menerima pengaduan masyarakat berkenaan dengan pemberitaan, maka penanganannya pertama kali diserahkan kepada Dewan Pers.
“Nah, pada kasus saudara Diananta ini, Dewan Pers bahkan sudah selesai menangani kasusnya, sudah mengeluarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) yang mengharuskan kumparan dan banjarhits.id memuat hak jawab dan meminta maaf,” kata Devi.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menyatakan hasil penyidikan kasus eks pemimpin redaksi Banjarhits Diananta Putra Sumedi telah lengkap atau P21. Kasus ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kotabaru. Diananta dilaporkan ke polisi setelah menulis sengketa tanah warga dengan perusahaan milik Jhonlin Group.
Banjarhits.id sendiri adalah media yang bekerjasama dengan kumparan.com melalui Program 1001 Startup Media. Melalui kerjasama tersebut berita dari wartawan banjarhits dimuat di kanal kumparan.com/banjarhits.id. Berita yang dipermasalahkan berjudul "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel" yang diunggah pada 9 November 2019. Dewan Pers sudah menyatakan banjarhits harus meminta maaf.
