Baru Disahkan, UU Perpu Covid-19 Langsung Digugat ke MK

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan surat laporan seusai menyambangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 13 September 2017. MAKI melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Ketua DPR Fadli Zon karena mengirim surat kepada KPK untuk meminta penundaan pemeriksaan Ketua DPR, Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan surat laporan seusai menyambangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 13 September 2017. MAKI melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Ketua DPR Fadli Zon karena mengirim surat kepada KPK untuk meminta penundaan pemeriksaan Ketua DPR, Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) bersama Yayasan Mega Bintang, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan dan Penetapan Perpu Covid-19.

    Gugatan baru diajukan karena gugatan sebelumnya telah kehilangan obyek setelah Perpu Covid-19 telah resmi menjadi undang-undang per 18 Mei 2020.

    "Pada hari ini juga kami langsung melakukan pendaftarkan gugatan pengujian (judicial review) UU Nomor 2 Tahun 2020," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman lewat keterangan tertulis hari ini, Rabu, 20 Mei 2020.

    Secara utuh, UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan dan Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

    Boyamin menerangkan berkas gugatan mereka dimasukkan dalam sistem online web Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran ini tercatat dalam register Nomor TPPO : 130/PAN.OLINE/2020.

    Gugatan Judicial Review tersebut terdiri 58 halaman dan MK diharapkan segera menyidangkannya.

    "Pemerintah tidak bisa lari lagi seperti dalam gugatan perpu sehingga Pemerintah harus menjawab semua materi gugatan khususnya materi adanya pasal kekebalan bagi pejabat keuangan," ujar dia.

    Menurut Boyamin, materi pengujian UU Nomor 2 Tahun 2020 sama dengan gugatan judicial review Perpu Covid-19, yaitu permohonan pembatalan pasal 27 yang mengatur kekebalan pejabat keuangan dalan menjalankan kewenangannya.

    "Gugatan judicial review ini bentuk konsistensi kami untuk membatalkan hak kekebalan pejabat keuangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 UU Penetapan Perpu Covid-19."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.