PT Unggul Serahkan Bantuan APD ke Pemkab Pasangkayu

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PT Unggul menyerahkan bantuan APD ke Pemkab Pasangkayu pada Selasa, 21 Mei 2020.

    PT Unggul menyerahkan bantuan APD ke Pemkab Pasangkayu pada Selasa, 21 Mei 2020.

    INFO NASIONAL — Masa pandemi Covid-19, menggugah kepedulian sosial dari berbagai kalangan. Tidak terkecuali bagi PT Unggul Widya Teknologi Lestari.

    Salah satu perusahaan sawit terbesar di Pasangkayu itu menyalurkan bantuan alat pelindung diri (APD), masker, dan sarung tangan kepada Pemkab Pasangkayu. Penyerahan APD dilakukan oleh Humas PT Unggul, Guntur Yasin, diterima oleh Sekkab Pasangkayu, Firman, mewakili Bupati Pasangkayu. Penyerahan berlangsung di kantor Bupati Pasangkayu, Selasa 12 Mei. Jumlahnya yakni APD 400 lembar, masker 2.500 buah, dan sarung tangan sebanyak 2.500 pasang.

    “Alhamdulillah, pesanan kami bisa dipenuhi sehingga hari ini kami bisa menyerahkan sendiri secara langsung kepada Gugus Tugas Covid 19 Pasangkayu. Kami berharap dengan demikian upaya pencegahan penularan Covid 19 di Pasangkayu bisa semakin maksimal dilakukan,” ujar Guntur.

    Sekkab Pasangkayu Firman selaku Sekretaris Gugus Tugas mengapresiasi bantuan dari PT Unggul ini. Kata dia, pencegahan Covid-19 memang membutuhkan partisipasi dari semua pihak. “Mudah-mudahan bantuan ini bisa semakin menambah semangat tenaga medis di lapangan,” katanya.

    Sementara selain ke Pemkab Pasangkayu, PT Unggul juga menyalurkan bantuan ke unit kesehatan Nusa Dua, Desa Motu, Kecamatan Baras. Masing-masing APD 300 lembar, masker 2.500 buah, dan sarung tangan 2.500 pasang. Kemudian ke Pemkab Mamuju, Pemkab Mateng, dan Pemprov Sulbar.

    Sehingga total bantuan yang disalurkan yakni APD sebanyak 2.000 lembar, masker 12.500 buah, dan sarung tangan sebanyak 12.500 pasang. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.