TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Sosial Juliari Batubara mengungkap penyebab lambatnya penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19. Menurut dia, di awal memang terjadi kelambatan data dari daerah. Musababnya, banyak data dari kabupaten/kota tidak mewakili data desa/kelurahan.
"Jadi, banyak data yang sudah diserahkan kabupaten/kota ke kami tapi ditarik kembali karena ada desa/kelurahan keberatan dengan data itu, karena datanya berbeda," kata Juliari seperti dikutip Antara di kantornya di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020.
Pernyataan Juliari disampaikan usai mengikuti rapat terbatas dengan tema "Ratas Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa" yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Pemerintah telah meluncurkan sejumlah program bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, antara lain bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Namun penyaluran bansos masih sekitar 25 persen, adapun BLT dana desa kurang dari 15 persen dari total bantuan.
"Jadi, kemarin kami harus membuka waktu agak panjang untuk penerimaan data, tapi per kemarin (Senin, 18 Mei 2020), kami sudah menutup penerimaan data dari daerah. Jadi tidak ada lagi daerah yang menarik dan mengirim ulang data," ungkap Juliari.
Juliari mengakui pengumpulan data di daerah mengalami kesulitan karena ada program bansos bersamaan dari Kementerian Sosial, Kementerian Desa, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten. "Jadi memang (petugas) di bawah sulit karena harus mendapat data yang cepat dan akuntabel, jadi saat ini kami stop untuk keluar masuk data," ujar Juliari.
Namun, untuk program bansos yang ditujukan 9 juta kepala keluarga (KK) di luar Jabodetabek, menurut Juliari, masih terus disalurkan oleh PT Pos Indonesia. PT Pos saat ini sedang menyalurkan bansos tunai bagi 8,3 juta KK, dana bagi para keluarga penerima manfaat juga sudah ada di rekening PT Pos.
"Jadi tidak ada lagi masalah anggaran karena dana sudah ada di PT Pos dan tidak ada data tambahan lagi, karena sudah closing data di Kemensos untuk seluruhnya diberikan langsung ke PT POS," ujar Juliari.
Seluruh data itu, menurut Juliari, berasal dari daerah dan tidak ada pendataan dari Kemensos. Artinya, kata dia, daerah yang paling tahu siapa yang paling miskin, rentan miskin, terdampak, tidak terdampak atau tidak terlalu dampak. "110 persen kami serahkan ke pemda, kami tidak mungkin validasi dan verifikasi data karena kalau harus validasi dan verifikasi kecepatan yang diinginkan tidak tercapai. Presiden Jokowi menginginkan sebelum Lebaran dana sudah tersalurkan," ungkap Juliari.
Untuk menjaga akuntabilitas, Juliari mengaku Kemensos sudah bekerja sama dengan KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk penyaluran bansos. "Jadi kami bekerja erat dengan BPKP dan KPK untuk memenuhi unsur akuntabilitas dari bansos yang kita jalankan. Dengan Kejaksaan Agung saya sering kontak Pak Jaksa Agung kalau ada temuan di lapangan," tutur Mensos Juliari.
