MK Tolak Usulan KPAI soal Komisi Perlindungan Anak Daerah

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana sidang penetapan syarat pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Suasana sidang penetapan syarat pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak usulan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menginginkan adanya komisi perlidungan anak daerah untuk menjangkau anak-anak hingga pelosok Tanah Air. KPAI mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.

    "Dalil para pemohon yang memohon agar Mahkamah menambahkan frasa 'termasuk komisi perlindungan anak daerah' dalam Pasal 74 ayat (1) UU Perlindungan Anak, terlebih lagi jika hal tersebut didalilkan para pemohon agar wajib dibentuk oleh daerah adalah dalil yang tidak mendasar," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020.

    MK berpandangan urusan perlindungan anak merupakan urusan wajib daerah yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Untuk itu, secara berjenjang pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan tersebut.

    Dalam konteks itu, MK menyatakan KPAI seharusnya bersinergi dengan pemerintah daerah agar hak konstitusional anak semakin terjamin dan terpenuhi.

    Meski menolak untuk wajib dibentuk komisi perlindungan anak daerah, MK menyatakan daerah dapat membentuk kelembagaan itu bila dibutuhkan, sesuai dengan situasi, kondisi serta kompleksitas persoalan perlindungan anak di daerah terkait.

    "Kebutuhan demikian sekaligus menjawab amanat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya, pembentukan KPAID berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak tidaklah dimaksudkan untuk menggerus kewenangan daerah atas penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan sebagai urusan daerah," tutur Enny Nurbaningsih.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.