Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muhadjir Minta TNI - Polri Awasi Penyaluran BLT di Lapangan

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Petugas mendistribusikan beras bantuan sosial Presiden yang disalurkan melalui Kementerian Sosial di wilayah RW 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, 18 Mei 2020. Pemerintah pusat menyalurkan beras sebagai bantuan sosial tahap dua kepada warga terdampak virus Corona. TEMPO/Nita Dian
Petugas mendistribusikan beras bantuan sosial Presiden yang disalurkan melalui Kementerian Sosial di wilayah RW 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, 18 Mei 2020. Pemerintah pusat menyalurkan beras sebagai bantuan sosial tahap dua kepada warga terdampak virus Corona. TEMPO/Nita Dian
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta Polri dan TNI mengawasi penyaluran bantuan tunai dan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa di lapangan. Sehingga, bantuan tersebut tepat sasaran dan diterima secara utuh oleh keluarga penerima manfaat.

“Tidak boleh ada penyunatan oleh siapa pun untuk BLT Dana Desa maupun bantuan tunai dari Kementerian Sosial. Mohon, Pak Kapolri ini dikoordinasikan kepada jajarannya,” ujar Muhadjir usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin presiden, Selasa, 19 Mei 2020.

Selain mengawasi penyaluran bantuan di lapangan, Muhadjir juga meminta Babinkamtibmas dibantu Babinsa mengawal data keluarga penerima BLT Dana Desa. Sebab, untuk penyaluran bantuan tahap I ini, datanya hanya berbasis RT/RW tanpa verifikasi di tingkat kabupaten/kota karena keterbatasan waktu. “Lakukan verifikasi data dan sinkronisasi data. Sehingga menghindari tumpang tindih dan penerima ganda,” ujar dia.

Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar mengatakan, sampai saat ini dana BLT sudah disalurkan ke 53.152 desa. Kemudian, dana BLT yang sudah berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN untuk menunggu pencairan sebanyak untuk 6.205 desa. “Sehingga, total desa yang siap segera menerima BLT itu sebanyak 59.361 desa,” ujar dia.

Data terakhir, ujar Halim, sebanyak 14.326 desa sudah menyalurkan BLT Dana Desa. Jumlah ini setara dengan 26 persen dari 53.156 desa yang Rekening Kas Desa (RKD)-nya sudah tersalur bantuan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara untuk bantuan tunai, Kemensos telah menyerahkan semua dana kepada PT Pos Indonesia untuk disalurkan langsung kepada penerima manfaat. Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara mengatakan, penyaluran tahap pertama ini ditargetkan bisa tersalurkan kepada sekitar 8,3 juta Kepala Keluarga dari total target 9 Juta KK, menjelang Idul Fitri atau maksimal pada hari pertama Lebaran. Adapun 700 ribu KK lainya belum terdata oleh daerah dan penyaluran bantuan akan diberikan menyusul.

Data per hari ini, kata Juliari, bantuan tunai dengan besaran Rp600 ribu telah diterima oleh sekitar 3,7 juta KK atau sekitar 44,5 persen dari jumlah penerima manfaat. Sisanya, sekitar 4,6 juta KK yang akan dikebut penyalurannya sampai dengan Sabtu pekan ini

Untuk mengejar target tersebut, Juliari meminta PT Pos Indonesia harus bisa menyalurkan bantuan kepada sekitar 800 KK per hari, mulai 19 Mei-23 Mei.

“PT Pos sudah saya perintahkan membuka semua loket pembayaran tambahan dan menambah jam operasional kantor pos sampai jam 10 malam untuk mengebut penyaluran dana ini,” ujar Juliari.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Buah Manis Status Proyek Strategis Nasional

6 jam lalu

Buah Manis Status Proyek Strategis Nasional

Masuknya PIK 2 dan BSD dalam kelompok 14 proyek strategis nasional (PSN) baru diduga beraroma balas budi.


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

14 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

15 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Menko PMK Muhadjir Effendy: PON 2024 Aceh - Sumut Kado Istimewa untuk Presiden Jokowi

18 jam lalu

Menki PMK Muhadjir Effendi. TEMPO/Subekti
Menko PMK Muhadjir Effendy: PON 2024 Aceh - Sumut Kado Istimewa untuk Presiden Jokowi

Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bahwa PON 2024 Aceh - Sumut sebagai kado istimewa untuk Presiden Jokowi.


Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

1 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

Menko PMK Muhadjir Effendy beranggapan tidak ada yang salah dari program kerja magang ferienjob.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Polemik Anggaran Bantuan Sosial

1 hari lalu

Polemik Anggaran Bantuan Sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan melonjaknya realisasi anggaran bantuan sosial menjadi Rp 22,5 triliun per 29 Februari 2024.


Di Sidang MK, TKN Amin Tuding Jokowi Distribusikan Bansos Untuk Tingkatkan Elektabilitas Prabowo

1 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat.  TEMPO/Subekti.
Di Sidang MK, TKN Amin Tuding Jokowi Distribusikan Bansos Untuk Tingkatkan Elektabilitas Prabowo

Jokowi disebut fokus mendistribusikan bansos di berbagai daerah dimana suara Prabowo rendah di Pilpres 2014 dan 2019.


Soal Magang Mahasiswa ke Jerman, Menko PMK: Belum Ditemukan Kasus Penyiksaan, Penyekapan dan Eksploitasi

1 hari lalu

Menteri PMK Muhadjir Effendy, saat ditemui awak media usai menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) perihal Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan untuk Palestina dan Sudan, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 26 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Soal Magang Mahasiswa ke Jerman, Menko PMK: Belum Ditemukan Kasus Penyiksaan, Penyekapan dan Eksploitasi

Berbeda dengan Bareskrim Polri yang mengusut dugaan TPPO di balik program ferienjob ke Jerman, Menko PMK minta kasus ini diselesaikan secara damai.


Menko PMK Dorong Penyelesaian Damai Dugaan TPPO Berkedok Magang di Jerman

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) angkutan lebaran tahun 2024 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/Defara
Menko PMK Dorong Penyelesaian Damai Dugaan TPPO Berkedok Magang di Jerman

Menko PMK Muhadjir mendorong adanya penyelesaian damai dalam dugaan TPPO berkedok magang ke Jerman