Pemerintah Tanggapi Situs Kartu Prakerja Gratis

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ketiga di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Bagi pendaftar yang belum berhasil di gelombang sebelumnya, dapat kembali mencoba pada gelombang ini.  TEMPO/Subekti.

    Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ketiga di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Bagi pendaftar yang belum berhasil di gelombang sebelumnya, dapat kembali mencoba pada gelombang ini. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni P. Purbasari, angkat bicara ihwal hadirnya situs tandingan yang bebas biaya.

    "Ekosistem kartu prakerja itu sifatnya terbuka untuk siapapun, jadi di kesempatan ini saya mengajak bapak, ibu, teman yang memiliki kemampuan untuk tolong berkenan bergabung," kata Denni dalam konferensi pers daring BNPB pada Selasa, 19 Mei 2020.

    Denni pun menuturkan, jika para pelatih yang bergabung dan tak ingin memberatkan masyarakat, bisa mencantumkan harga Rp 0 rupiah. "Taruh saja harganya Rp 0 rupiah atau Rp 1 rupiah di modul-modulnya," ucap Denni.

    Diketahui situs tandingan Kartu Prakerja yang menyediakan pelatihan secara gratis adalah Prakerja.org. Berbeda dengan program Kartu Pekerja yang diluncurkan pemerintah, semua kursus online di situs ini tak dipungut biaya sama sekali. Selain itu, setiap orang bisa ikut berkontribusi menyumbang konten modul pelatihan.

    Prakerja.org menyediakan beragam pelatihan yang cukup lengkap untuk meningkatkan keterampilan yang diklaim tanpa tujuan mendapatkan keuntungan atau komersial. Ada 5 kategori pelatihan online yang disediakan antara lain wirausaha dan ide bisnis, pengembangan diri, bisnis dan keuangan, teknologi software, serta bisnis digital.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.