Polisi Tetapkan Tersangka Perbudakaan ABK Indonesia di Kapal Cina

07-nas-perbudakanABK-Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah menetapkan dua orang dari agensi sebagai tersangka dalam kasus dugaan perbudakan anak buah kapal ABK Indonesia di Kapal Luqing Yuan Yu 623.

"Kami tetapkan MH dan S sebagai tersangka. Keduanya menjabat sebagai direktur," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah Komisaris Besar Iskandar Fitriana Sutisna melalui pesan teks pada Selasa, 19 Mei 2020.

Dari kedua tersangka, penyidik menyita surat pengembalian dokumen dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, buku pendaftaran, rekapitulasi pendaftaran, kontrak kerja, slip gaji, dua Unit CPU, NIB, akte pendirian PT Mandiri Tunggal Bahari.

Kemudian, SIP3MI dengan Nomor Induk Berusaha 8120012221163, perjanjian kerja sama untuk ABK kapal ikan tanggal 8 April 2019, perjanjian kerja sama pelayanan kesehatan PT RAHB Corporindo Nusantara Klinik Utama Hasela Tegal dengan PT. MTB tanggal 15 Juli 2019, dan surat Nota Kesepakatan Nomor 002/NK/BDM-SJMTC/I/2020 tentang pendidikan dan latihan keterampilan kepelautan antara PT SEAMAN JAYA RAYA dengan PT MTB tanggal 15 Januari 2020.

Iskandar menyebut MH dan S disangkakan dengan Pasal 85 dan atau 86 huruf c UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang PMI dan atau pasal 4 UURI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

Dugaan perbudakan ABK WNI ini bermula dari laporan National Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia. Dalam laporannya, DFW menyebut ada ABK bernama Herdianto yang diduga tewas setelah disiksa. Jenazahnya kemudian dilarung di laut Somalia.

"Sebelum meninggal, Herdianto terindikasi mengalami penganiayaan, tindakan kekerasan fisik (pukulan dan tendangan dengan menggunakan pipa besi, botol kaca dan setrum)," ujar M Abdi Suhufan dari National Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 17 Mei 2020.






6 ABK WNI yang Terlantar 7 Bulan di Filipina Kini Sudah Pulang

4 hari lalu

6 ABK WNI yang Terlantar 7 Bulan di Filipina Kini Sudah Pulang

Kasus ini sempat viral di media sosial saat salah satu anak dari ABK WNI itu melalui akun @maimeichil bercerita tentang kasus, yang dialami ayahnya.


Kapal Penjaga Pantai Cina Masuk Natuna Perairan ZEE Indonesia, Diduga Sempat Intimidasi Nelayan

20 hari lalu

Kapal Penjaga Pantai Cina Masuk Natuna Perairan ZEE Indonesia, Diduga Sempat Intimidasi Nelayan

Kapal penjaga pantai Cina kembali kedapatan masuk perairan Natuna bagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, pada 8 September 2022.


Kementerian Luar Negeri Tanggapi Kasus 6 ABK WNI Terlantar 7 Bulan di Filipina

5 Agustus 2022

Kementerian Luar Negeri Tanggapi Kasus 6 ABK WNI Terlantar 7 Bulan di Filipina

Kementerian Luar Negeri merespons penelantaran 6 ABK WNI yang berada di Tabaco, Filipina.


Tertahan Enam Bulan, 8 ABK WNI Diizinkan Taiwan Pulang ke Indonesia

12 Juli 2022

Tertahan Enam Bulan, 8 ABK WNI Diizinkan Taiwan Pulang ke Indonesia

Kedelapan ABK WNI itu tertahan dan tidak dibayar gajinya selama enam bulan di pelabuhan Taiwan


Terkini Bisnis: Kronologi Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang, Harga Telur Rp 30 Ribu

27 Juni 2022

Terkini Bisnis: Kronologi Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang, Harga Telur Rp 30 Ribu

Kecelakaan beruntun di Tol Cipularang bermula dari rem bus yang blong.


7 ABK RI Melarikan Diri dari Kapal Korea dengan Cara Berenang, 1 Meninggal

27 Juni 2022

7 ABK RI Melarikan Diri dari Kapal Korea dengan Cara Berenang, 1 Meninggal

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan Chairul Fadli Harahap mengatakan pemerintah mendampingi anak buang kapal (ABK) asal Indonesia yang melarikan diri dari kapal berbendera Korea.


KBRI Korea Selatan Temui 6 ABK WNI yang Ditahan di Imigrasi Busan

23 Juni 2022

KBRI Korea Selatan Temui 6 ABK WNI yang Ditahan di Imigrasi Busan

Ada 6 ABK WNI yang saat ini ditahan oleh imigrasi Busan, Korea Selatan karena melarikan diri dari kapal penangkap ikan yang terkatung-katung di laut.


PP Perlindungan ABK Disahkan, Presiden Tak Jadi Digugat

15 Juni 2022

PP Perlindungan ABK Disahkan, Presiden Tak Jadi Digugat

Tiga mantan ABK bidang perikanan mencabut gugatan ke PTUN Jakarta setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022


Mantan ABK WNI Gugat Presiden

1 Juni 2022

Mantan ABK WNI Gugat Presiden

Presiden RI dianggap diam dan melanggar hukum yang menyebabkan ABK WNI terus menjadi korban eksploitasi di kapal ikan asing.


DFW: 94 Persen ABK Kapal Perikanan Tak Bersertifikat

31 Mei 2022

DFW: 94 Persen ABK Kapal Perikanan Tak Bersertifikat

Selain tak bersertifikat, survei yang digelar DWF menunjukkan 27 persen ABK tidak mengetahui manfaat sertifikasi.