Bupati Pasangkayu: Soal BPJS, Pemkab dan DPRD Harusnya Kerja Sama

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa saat rapat koordinasi dengan Forkopimda pada Senin, 18 Mei 2020.

    Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa saat rapat koordinasi dengan Forkopimda pada Senin, 18 Mei 2020.

    INFO NASIONAL — Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa, membantah terkait tudingan ada indikasi ‘bisnis’ dibalik belumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melanjutkan perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPJS.

    Bupati dua periode itu mengatakan seharusnya statement yang dilontarkan siapapun berdasarkan analisis dan terukur, terlebih jika tudingan itu dilontarkan oleh seorang anggota DPRD.

    “Jangan asal bicara, jangan asal buang isu. Harus berdasarkan analisis dan terukur. Apa lagi ini anggota DPRD yang mengucapkan, seharusnya lebih paham. Jangan membuat pemerintah seolah tidak punya kepedulian dan komitmen,” ujarnya saat rapat koordinasi dengan Forkopimda, Senin 18 Mei 2020.

    Kata dia, publik perlu memahami bahwa putusnya PKS dengan BPJS kesehatan bukan karena unsur kesengajaan pemkab. Namun, disebabkan adanya kenaikan iuran. Sehingga jika tetap di paksakan membangun PKS dengan BPJS, maka Pemkab akan mengalami devfsit sekira Rp 8 miliar lebih.

    Kendati begitu, ia pula menegaskan pelayanan kesehatan terhadap peserta PBI tetap berjalan. Rumah sakit ataupun Puskesmas dilarang menolak pasien.

    “Kita tidak boleh membangun perikatan kalau anggarannya belum ada. Sekarang bagaimanapun caranya kami berusaha untuk memperolah anggaran sekira Rp 8 miliar lebih itu, agar kita bisa kembali menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS kesehatan,” kata Agus.

    Ditambahkannya, bahwa persoalan BPJS adalah persoalan pemerintah daerah, yang berarti mencakup pemkab dan DPRD. Sehingga sudah seharusnya secara bersama mencari solusi penyelesaian.

    “DPRD kan bagian dari pemerintah daerah juga. Sehingga sudah semestinya kita secara bersama mencari solusi, tidak malah membuat polemik,” tuturnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemendikbud, yang Diperhatikan Saat Murid Belajar dari Rumah

    Solusi menghambat wabah Covid-19 diantaranya adalah belajar dari rumah dengan cara menghentikan sekolah biasa dan menggantinya dengan sekolah online.