Berkas Perkara Bupati Sidoarjo Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Mei 2020. TEMPO/Imam Sukamto

    Tersangka Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Mei 2020. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta -Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara empat terdakwa perkara suap pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Senin, 18 Mei 2020.

    Empat terdakwa yakni Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto, dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji.

    "Hari ini, JPU KPK melimpahkan berkas perkara empat terdakwa dalam perkara dugaan suap pengadaan beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kabupaten Sidoarjo ke Pengadilan Tipikor Surabaya," ucap Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta.

    Selain itu, kata dia, tempat penahanan para terdakwa dilakukan pemisahan di dua rumah tahanan (rutan). "Untuk terdakwa Saiful Ilah dititipkan di Rutan Kepolisian Daerah Jawa Timur, sedangkan terdakwa Sunarti Setyaningsih, terdakwa Judi Tetrahastoto, dan terdakwa Sanadjihitu Sangadji dititipkan di Rumah Tahanan Kejaksaan Tinggi Surabaya," kata Ali.

    Selanjutnya, kata dia, JPU KPK akan menunggu penetapan hari sidang dan penetapan penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

    Pada 8 Januari 2020 telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, yaitu Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto, dan Sanadjihitu Sangadji. Keempatnya merupakan pihak penerima dalam kasus tersebut.

    Selanjutnya, Totok Sumedi dan Ibnu Ghopur dari unsur swasta yang merupakan pihak pemberi suap. Keduanya saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.