PKS Duga Anggaran Sosial Penanganan Covid-19 Habis 3-6 Bulan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mengemas paket bantuan sosial di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu, 22 April 2020. Gudang ini berfungsi sebagai tempat pengemasan bansos dari Pemerintah kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Pekerja mengemas paket bantuan sosial di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu, 22 April 2020. Gudang ini berfungsi sebagai tempat pengemasan bansos dari Pemerintah kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat, Sukamta, menduga anggaran penanganan Covid-19 yang disiapkan pemerintah hanya bertahan untuk 3-6 bulan saja. Prediksi ini merujuk skema pemberian jaring pengaman sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang hanya berlangsung tiga bulan dari April hingga Juni.

    Sukamta pun menengarai akan habisnya anggaran ini membuat pemerintah melontarkan rencana relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan hidup berdamai dengan Covid-19. Menurut dia, dengan skenario masyarakat kembali beraktivitas normal pada Juni atau Juli, pemerintah seakan lepas tanggung jawab.

    "Jangan-jangan anggaran pemerintah untuk jaring pengaman sosial memang sudah habis Juni, sehingga wacana pelonggaran sering dimunculkan," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Senin, 18 Mei 2020.

    Sukamta pun menilai pemerintah seperti kebingungan karena Covid-19 telah menyebar merata ke seluruh provinsi dan hampir 400 kabupaten/kota. Skema penanganan Covid-19 pun dinilai akan lebih rumit karena kondisi sarana prasarana dan sumber daya manusia di bidang kesehatan di daerah tidak sama.

    Menurut Sukamta, PSBB yang berlaku saat ini pun masih menyisakan dua masalah besar. Pertama, dia menyebut PSBB belum mampu mengendalikan penyebaran Covid-19, terbukti dengan data penambahan kasus positif yang belum melandai.

    Kedua, PSBB tidak mampu menyelamatkan ekonomi masyarakat. Padahal, pilihan PSBB ini diambil karena pemerintah menilai karantina wilayah tak bisa dilakukan dengan alasan ekonomi.

    "Saya kira ini menunjukkan pemerintah tidak tahu mana yang prioritas untuk ditangani, inginnya semua bisa diatasi tetapi malah enggak dapat dua-duanya," ujar dia.

    Anggota Komisi I DPR ini juga menilai pernyataan-pernyataan pemerintah membingungkan. Menurut dia, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal belum ada rencana pelonggaran PSBB malah seakan-akan menyalahkan masyarakat.

    "Mestinya yang disetop adalah wacana-wacana pemerintah, termasuk wacana presiden di beberapa kesempatan yang kemudian malah jadi bahan olok-olok di media sosial," kata Sukamta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rekaman 8 Menit 46 Detik Drama Kematian George Floyd

    Protes kematian George Floyd berkecamuk dari Minneapolis ke berbagai kota besar lainnya di AS. Garda Nasional dikerahkan. Trump ditandai oleh Twitter.