WNI dari Luar Negeri Cemaskan Fasilitas Karantina di Asrama Haji

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas merapikan tempat tidur calon jemaah haji di gedung D3, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin memastikan keberangkatan jemaah haji gelombang pertama ke Saudi Arabia dimajukan satu hari menjadi 6 Juli 2019. ANTARA/Nova Wahyudi

    Petugas merapikan tempat tidur calon jemaah haji di gedung D3, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin memastikan keberangkatan jemaah haji gelombang pertama ke Saudi Arabia dimajukan satu hari menjadi 6 Juli 2019. ANTARA/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Salah seorang warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Amerika Serikat, Haris Apriyanto, menceritakan kecemasan sejumlah WNI dari luar negeri yang sudah tiba maupun yang hendak kembali ke Tanah Air. Haris mengaku mendapatkan cerita tersebut dari grup Whatsapp dan Telegram beranggotakan para WNI di Amerika Serikat yang dibuat sejak bulan lalu untuk saling berbagi informasi.

    "Sejak 12 jam yang lalu, saya mendapat kabar dan dokumentasi dari peraturan yang berubah-ubah dan ketidaksiapan fasilitas karantina terpusat yang disediakan pemerintah," kata Haris ketika dihubungi, Senin, 18 Mei 2020.

    Yang menjadi muasal kekhawatiran adalah lokasi karantina di Asrama Haji. Dari video-video yang dikirimkan WNI yang sudah tiba di Indonesia, Haris berpendapat Asrama Haji tidak siap dan layak dijadikan tempat karantina terpusat.

    Ia menilai sanitasi kurang memadai hingga tempat tersebut bisa malah kontraproduktif dari fungsinya. Mereka khawatir, orang yang dikarantina malah menjadi rentan terinfeksi Covid-19 atau terkena penyakit lainnya seperti diare hingga demam berdarah.

    "Hal ini semakin memprihatinkan jika mengingat orang yang dikarantina juga terdapat kelompok yang rentan. Misalnya ibu hamil, ibu menyusui, lansia, difabel, bayi, dan balita," ujar Haris.

    Dari video yang dibagikan, terlihat satu kamar di Asrama Haji itu berisi setidaknya delapan ranjang. Namun menurut Haris, berdasarkan penuturan rekannya, satu kamar akan diisi oleh empat orang.

    "Setelah penerbangan 38 jam, diminta untuk tinggal di fasilitas seperti ini justru membuat khawatir," kata mahasiswa Master of Public Health in Global Health di University of Washington ini.

    Haris berpendapat hal ini sebenarnya bisa diprediksi dan disiapkan jauh-jauh hari oleh pemerintah Indonesia. Sebab, masih banyak WNI di luar negeri yang hendak kembali di Indonesia.

    Salah yang bisa menjadi alternatif menurut dia adalah karantina terpusat dengan biaya ditanggung oleh masing-masing individu. "Atau jika bisa tetap didukung oleh pemerintah." Kedua, pemerintah menyiapkan dan mencari fasilitas lain yang memenuhi standar kesehatan lingkungan dan sanitasi yang memadai.

    Pemerintah memang memberlakukan karantina terpusat untuk WNI yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari luar negeri. Mereka harus menjalani serangkaian prosedur dan tes Covid-19. Sambil menunggu hasil tes, para WNI dikarantina di tempat yang telah disediakan pemerintah. Beberapa tempat yang digunakan ialah Wisma Atlet, Asrama Haji Pondok Gede, dan Asrama Haji Bekasi.

    Selain lokasi karantina, Haris mengatakan health certificate juga menjadi persoalan. Beberapa orang, kata dia, bercerita bahwa health certificate tak diperiksa oleh petugas bandara. Menurut protokol yang dibuat pemerintah Indonesia, WNI yang kembali sedapat mungkin harus membawa health certificate yang menunjukkan negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR.

    Padahal, ujar Haris, untuk mendapatkan tes PCR sendiri amatlah sulit. Di Amerika Serikat, tes PCR harus dilakukan dengan rekomendasi dari dokter. "Kalau tidak ada gejala, cukup susah untuk tes PCR. Itu pun perlu beberapa hari menunggu hasilnya."

    Haris mengatakan ia berencana pulang ke Tanah Air pada Juni mendatang. Namun ia menilai persoalan birokrasi termasuk karantina ini membingungkan dirinya dan ratusan WNI lain yang berencana kembali ke Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.