Menteri Halim: BLT Dana Desa Sudah Tersalur di 24 Persen Desa

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga tertawa girang usai mencairkan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Pos Bandung, Jawa Barat, 18 November 2014. Kurang sosialisasi, Pembayaran bantuan keluarga sejahtera tersebut masih sepi. TEMPO/Prima Mulia

    Warga tertawa girang usai mencairkan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Pos Bandung, Jawa Barat, 18 November 2014. Kurang sosialisasi, Pembayaran bantuan keluarga sejahtera tersebut masih sepi. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sudah tersalur di 12.829 desa. Jumlah ini merupakan 24 persen dari total jumlah desa target.

    "Jadi alhamdulillah lumayan percepatannya, dari 15 persen sebagaimana disinggung Bapak Presiden tadi (menjadi 24 persen)," kata Halim dalam konferensi pers virtual, Senin, 18 Mei 2020.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyaluran BLT dana desa dipercepat. Jokowi mengaku mendapat laporan baru 15 persen bantuan yang disalurkan. "BLT dana desa sekali lagi saya minta dipercepat. Prosesnya disederhanakan," kata Jokowi dalam video conference, Senin, 18 Mei 2020.

    Menurut Abdul Halim, sejak kemarin dan hari ini terjadi banyak sekali pencairan dana desa. Ada satu kabupaten yang langsung menyalurkan untuk 150-200 desa. Halim mengatakan Kementerian Desa terus melakukan upaya percepatan dan meminta bupati atau wali kota memberikan kemudahan dalam proses penyaluran. "Termasuk memfasilitasi. Itu yang juga jadi komitmen dan harapan Bapak Presiden," ujar dia.

    Halim juga menjelaskan, dana desa telah tersalur ke rekening khas desa (RKD) sebesar Rp 20,8 triliun untuk 53.156 desa. Di samping 12.829 desa yang sudah mendapat pencairan, kata Halim, sebanyak 33.345 desa telah menetapkan calon keluarga penerima manfaat dan melaksanakan musyarawah desa (musdes) khusus. "Belum tersalur tapi datanya sudah selesai," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

    Halim berujar Kementerian Desa sudah melakukan sejumlah langkah untuk percepatan penyaluran dana desa. Di antaranya, menugaskan seluruh pendamping tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional untuk memantau dan melaporkan secara rutin proses percepatan penyaluran tersebut.

    Halim juga bersurat kepada bupati/wali kota agar melakukan percepatan penyaluran BLT dana desa di daerah mereka. Selain itu, dia juga menerbitkan Instruksi Menteri Desa tertanggal 15 Mei 2020 yang menekankan BLT dapat disalurkan tanpa menunggu pengesahan dari bupati/wali kota. "Instruksi ini diperuntukkan 30.762 desa yang sudah musdes khusus sebelum 9 Mei 2020," kata Halim.

    Ada pula Instruksi Menteri Desa tanggal 17 Mei 2020. Isinya, desa yang sudah melakukan pengesahan calon keluarga penerima manfaat melalui musdesus mulai 9 Mei dapat langsung menyalurkan BLT dana desa sembari mengajukan pengesahan bupati/wali kota.

    Menurut Halim, ada 2.583 desa yang menjadi sasaran dari Instruksi yang kedua ini. Dia mengatakan, sinkronisasi bupati/wali kota bisa digunakan untuk penyaluran BLT dana desa tahap dua. "Karena kalau masih nunggu sinkronisasi dan lain-lain ya enggak bisa salur-salur, sementara rakyat sudah menunggu, kepala desa sudah ditanyai," ujar dia.

    Halim mengimbuhkan, lima provinsi dengan persentase penyaluran BLT dana desa mencapai 100 persen ialah Bangka Belitung, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Adapun lima provinsi dengan penyaluran BLT dana desa paling rendah ialah Banten, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Aceh.

    BLT dana desa merupakan salah satu program jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan memperoleh uang sebesar Rp 600 ribu setiap bulan selama tiga bulan mulai April 2020.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemendikbud, yang Diperhatikan Saat Murid Belajar dari Rumah

    Solusi menghambat wabah Covid-19 diantaranya adalah belajar dari rumah dengan cara menghentikan sekolah biasa dan menggantinya dengan sekolah online.