Doni Monardo: Sangat Mungkin Kita Selamanya Hidup dengan Covid-19

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Ketua BNPB Doni Monardo. ANTARA/Nova Wahyudi

    Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Ketua BNPB Doni Monardo. ANTARA/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Doni Monardo, mengatakan bahwa saat ini belum ada tanda-tanda kapan virus ini akan hilang. Ia pun mengatakan semua orang harus mulai menyesuaikan diri untuk menghadapi situasi baru.

    "Sejauh ini belum ada lembaga yang berani mengatakan kapan Covid akan berakhir, termasuk juga belum ada kepastian kapan vaksin akan ditemukan. Sehingga sangat mungkin kita akan selamanya hidup dengan Covid," kata Doni rapat terbatas lewat video conference, Senin, 18 Mei 2020.

    Konsep kenormalan baru (new normal) memang tengah dibahas pemerintah. Doni mengatakan pemerintah masih mengkaji berbagai strategi yang akan diterapkan untuk menghadapi tantangan new normal, termasuk di antaranya pengurangan pembatasan.

    Karena itu, Doni mengatakan Gugus Tugas memberikan beberapa masukan tentang pentingnya prakondisi melalui survei, kajian, riset, terkait kapan waktu yang tepat untuk menerapkan pengurangan pembatasan. Selain itu, kajian juga meneliti kapan waktu yang tepat untuk strategi ini dimulai.

    "Tadi telah Bapak Presiden perintahkan untuk mengkaji daerah mana yang boleh dibuka. Tentu adalah daerah-daerah yang memiliki kriteria hijau dan kalau kita lihat dari 34 provinsi di Indonesia, ada yang memang tingkat kasusnya masih relatif rendah," kata Doni.

    Meski begitu,ia menegaskan kajian secara data dan juga riset memiliki peran yang penting dan akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Ia tak ingin keputusan daerah yang dibuka mana yang diberikan pengurangan pembatasan tidak keliru dan justru memperparah situasi di daerah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.