Jokowi: PSBB Belum akan Dilonggarkan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) menyapa warga saat meninjau proses distribusi sembako tahap ketiga bagi masyarakat kurang mampu dan terdampak COVID-19 di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin, 18 Mei 2020. ANTARA

    Presiden Joko Widodo (tengah) menyapa warga saat meninjau proses distribusi sembako tahap ketiga bagi masyarakat kurang mampu dan terdampak COVID-19 di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin, 18 Mei 2020. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memastikan bahwa belum akan ada pelonggaran dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam waktu dekat. "Belum ada kebijakan pelonggaran PSBB karena jangan muncul… Nanti keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas Senin, 18 Mei 2020.

    Presiden mengatakan pemerintah memang tengah menyiapkan pelonggaran. Namun hal itu baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran. Keputusan akhirnya baru akan diambil jika data di lapangan sudah kuat. "Biar semuanya jelas karena kita harus hati-hati jangan keliru kita memutuskan," kata Jokowi.

    Untuk pekan ini maupun pekan-pekan berikutnya, pemerintah masih akan tetap berfokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Presiden mengatakan telah meminta kepada Kapolri dan dibantu Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif di lapangan selama PSBB.

    "Perlu diingat juga bahwa yang kita larang mudiknya, bukan transportasinya," kata Jokowi. Transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran. “Juga urusan ekonomi esensial tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat.”

    ADVERTISEMENT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.