Anggota DPR Minta Kasus Perbudakan ABK Dibongkar Hingga ke Hulu

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Amirullah

Senin, 18 Mei 2020 04:03 WIB

Potongan gambar dari video kru kapal nelayan Cina yang membuang jenazah ABK Indonesia ke laut.[YouTube MBCNEWS]

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DRR RI Sukamta mengecam dugaannya adanya tindak kekerasan terhadap ABK Indonesia di laut somalia oleh kapal berbendera Cina Luqin Yuan Yu 623 pada Sabtu 16 Mei 2020. Kejadian ini ia nilai seakan tak mencerminkan upaya pemerintah untuk melindungi warganya, pasca meninggalnya 4 ABK di kapal berbendera Cina dua pekan yang lalu.

"Ternyata kejadian serupa terulang dan kembali ada indikasi perbudakan atas para ABK Indonesia. Kejadian yang berulang ini menunjukkan Pemerintah gagal melindungi WNI," ujar Sukamta dalam keterangan tertulis, Ahad, 17 Mei 2020.

Karena kejadian kembali berada di kapal berbendera Cina, Sukamta meminta agar Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk melakukan protes dan koordinasi, agar peristiwa serupa ke depan bisa dicegah. Selain itu, harus ada penindakan hukum bagi semua perusahaan yang terlibat dalam kematian dan dugaan kekerasan terhadap ABK Indonesia di kapal Cina.

Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut bahkan mendorong pemerintah membawa kasus ke mahkamah internasional dan Komnas HAM PBB. Pasalnya, ia menilai hal tersebut sudah mengarah pada bentuk perbudakan modern.

"Pekerjaan di kapal yang berlayar di perairan internasional selama berbulan-bulan, tidak mudah bagi sebuah negara untuk melakukan perlindungan. Yang seperti ini membutuhkan kerjasama internasional untuk memperkuat pengawasan," kata dia.

Ia pun memandang perlu untuk memutus mata rantai mafia pengerah Pekerja Migran Indonesia yang menjurus ke perbudakan. Karena persoalan yang dialami oleh PMI berawal dari proses awal perekrutan dan penempatan, maka ia menilai semua perusahaan pengerah tenaga migran perlu ditertibkan. Sukamta menilai dari sinilah sumber masalah berawal.

"Jika terkait dengan praktik perbudakan modern, pasti ada mafia di balik ini semua. Berarti di sebagian perusahaan-perusahan pengerah PMI sejak dari perekrutan sudah ada yang proses yang tidak benar," kata Sukamta.

Adanya kasus ini, kata dia, dapat menjadi momentum pemerintah untuk membongkar mafia pekerja migran dan menertibkan perizinan perusahaan pengerah PMI. Pemerintah juga perlu mengevaluasi kinerja Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dianggap tidak becus memberikan perlindungan kepada PMI.






Terkini Bisnis: Kronologi Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang, Harga Telur Rp 30 Ribu

11 jam lalu

Terkini Bisnis: Kronologi Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang, Harga Telur Rp 30 Ribu

Kecelakaan beruntun di Tol Cipularang bermula dari rem bus yang blong.


7 ABK RI Melarikan Diri dari Kapal Korea dengan Cara Berenang, 1 Meninggal

12 jam lalu

7 ABK RI Melarikan Diri dari Kapal Korea dengan Cara Berenang, 1 Meninggal

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan Chairul Fadli Harahap mengatakan pemerintah mendampingi anak buang kapal (ABK) asal Indonesia yang melarikan diri dari kapal berbendera Korea.


Top 3 Dunia: Tabrakan Tanker, Ukraina Abaikan Ultimatum

10 hari lalu

Top 3 Dunia: Tabrakan Tanker, Ukraina Abaikan Ultimatum

Berita Top 3 Dunia pada Kamis 16 Juni 2022 adalah tentang hukuman pada pemilik kapal tanker minyak harus membayar ke denda Rp658 miliar


PP Perlindungan ABK Disahkan, Presiden Tak Jadi Digugat

12 hari lalu

PP Perlindungan ABK Disahkan, Presiden Tak Jadi Digugat

Tiga mantan ABK bidang perikanan mencabut gugatan ke PTUN Jakarta setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022


Payung Hukum Lemah ABK Migran

15 hari lalu

Payung Hukum Lemah ABK Migran

Presiden menerbitkan PP Nomor 22 Tahun 2022 tentang penempatan dan pelindungan ABK. Namun ketentuan ini tidak menyentuh agensi yang memperdayai pelaut


Jokowi Resmi Terbitkan PP Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Migran

18 hari lalu

Jokowi Resmi Terbitkan PP Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Migran

Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Migran.


Jokowi Digugat Tiga Mantan ABK, Staf Khusus: Presiden Terbuka atas Kritik

18 hari lalu

Jokowi Digugat Tiga Mantan ABK, Staf Khusus: Presiden Terbuka atas Kritik

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono merespons adanya gugatan 3 mantan ABK Indonesia yang ditujukan kepada Presiden Jokowi


Darurat Perbudakan, Buruh Desak Jokowi Terbitkan Aturan untuk Lindungi ABK

19 hari lalu

Darurat Perbudakan, Buruh Desak Jokowi Terbitkan Aturan untuk Lindungi ABK

Serikat buruh menilai anak buah kapal (ABK) dibayangi oleh praktik perbudakan. Buruh mendesak Jokowi segera menerbitkan aturan untuk melindungi ABK.


DFW: 94 Persen ABK Kapal Perikanan Tak Bersertifikat

27 hari lalu

DFW: 94 Persen ABK Kapal Perikanan Tak Bersertifikat

Selain tak bersertifikat, survei yang digelar DWF menunjukkan 27 persen ABK tidak mengetahui manfaat sertifikasi.


275 Kapal Ikan RI Ditangkap Otoritas Australia pada 2021, Ini Penjelasan KKP

30 hari lalu

275 Kapal Ikan RI Ditangkap Otoritas Australia pada 2021, Ini Penjelasan KKP

KKP menjelaskan penyebab sebanyak 275 kasus kapal ikan Indonesia ditangkap otoritas Australia sepanjang tahun 2021 lalu.