LaporCovid-19: Covid Harus Dihadapi, Tidak Bisa Berdamai

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga dengan mengenakan masker mengendarai sepeda motor di Tanah Abang, Jakarta, Sabtu, 16 Mei 2020. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia akan menghadapi kehidupan normal yang baru (New Normal) di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19 sehingga protokol kesehatan akan terus diterapkan secara ketat dalam waktu mendatang. ANTARA

    Warga dengan mengenakan masker mengendarai sepeda motor di Tanah Abang, Jakarta, Sabtu, 16 Mei 2020. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia akan menghadapi kehidupan normal yang baru (New Normal) di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19 sehingga protokol kesehatan akan terus diterapkan secara ketat dalam waktu mendatang. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta–Koalisi Warga untuk LaporCovid-19 mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat menjalani hidup new normal dan berdamai dengan  Covid-19. Menurut Koalisi, pemerintah seharusnya mengajak masyarakat bersama-sama melawan Covid-19. “Kita tidak bisa berdamai. Kita perlu mempersiapkan diri dan menghadapinya dalam waktu yang lama,” ujar salah satu inisiator Koalisi, Irma Hidayana, Ahad, 17 Mei 2020.

    Apalagi, ujar Irma, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperingatkan bahwa pandemi ini kemungkinan belum bisa diatasi dalam waktu dekat. Bahkan, muncul kekhawatiran, virus ini bakal menjadi endemik atau terus bersirkulasi pada populasi manusia sampai ditemukannya vaksin yang efektif dan diterapkan secara massal.

    Untuk itu, Koalisi Warga untuk LaporCovid-19 menilai pemerintah tidak semestinya mewacanakan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Negara harus mempersiapkan diri dengan baik dengan berbagai prioritas kesehatan sebelum kembali membuka aktivitas ekonomi dalam kondisi ‘new normal’,” ujar dia.

    LaporCovid-19 melihat bahwa pemerintah belum memiliki data akurat yang disampaikan secara transparan. Hal inilah, menurut Irma, yang menghambat kerja pemerintah dalam mengendalikan transmisi Covid-19.

    Pemeriksaan massal Covid-19 juga masih menjadi hambatan utama. Data yang dianalisis LaporCovid-19 menunjukkan, jumlah orang yang diperiksa rata-rata masih di bawah 5.000 orang per hari. Data kematian yang dilaporkan pemerintah juga dinilai masih underreporting dan belum mengacu pada pedoman WHO terkait pelaporan korban.

    Laporan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 per 16 Mei 2020 menunjukkan jumlah kasus positif mencapai 17.025 dengan korban meninggal sebayak 1.089. Namun, data yang dikumpulkan LaporCovid-19 menunjukkan, jumlah kematian kemungkinan jauh lebih banyak dari laporan resmi pemerintah. Sebab, kata Irma, data kematian yang dilaporkan pemerintah pusat hanya mencantumkan jumlah yang meninggal setelah terkonfirmasi positif melalui tes molekuler PCR.

    Data yang dikumpulkan tim relawan LaporCovid-19 dari 18 provinsi saja, ujar dia, total kematian ODP/PDP adalah 3.833, sedangkan data kematian positif Covid-19 sebesar 1.015. Jika diakumulasi, angka total kematian karena Covid-19 di Indonesia hingga saat ini minimal mencapai 4.8482.

    Irma menilai, PSBB seharusnya belum bisa dilonggarkan dan pemerintah tidak bisa memaksa masyarakat hidup berdamai dengan Covid-19. “Keputusan transisi menuju ‘new normal’ dengan membuka kembali aktivitas ekonomi harus didasari pada indikator yang terukur dengan data-data yang bisa dipercaya secara ilmiah dan transparan,” ujar dia.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.