LSI Denny JA Usul 5 Daerah Dapat Kelonggaran di Tengah Pandemi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga yang melanggar mengantre saat sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di jalan Roda, Kota Bogor, Ahad, 3 Mei 2020. Satpol PP Kota Bogor melakukan sidang Tipiring untuk pelanggar PSBB di wilayah Kota Bogor dengan memberikan sanksi berupa surat peringatan dan hukuman fisik di tempat. ANTARA/Arif Firmansyah

    Sejumlah warga yang melanggar mengantre saat sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di jalan Roda, Kota Bogor, Ahad, 3 Mei 2020. Satpol PP Kota Bogor melakukan sidang Tipiring untuk pelanggar PSBB di wilayah Kota Bogor dengan memberikan sanksi berupa surat peringatan dan hukuman fisik di tempat. ANTARA/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, JakartaLSI Denny JA mengusulkan aktivitas ekonomi dan masyarakat di lima daerah dapat dilonggarkan mulai bulan Juni 2020. Peneliti LSI Denny JA, Ikram Masloman beralasan, lima daerah ini mengalami tren statis bahkan penurunan kasus Covid-19.

    "Rekomendasi kami adalah lima daerah berikut, DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Bandung Barat, dan Provinsi Bali," kata Ikram dalam konferensi pers, Sabtu, 16 Mei 2020.

    Dari lima daerah itu, empat di antaranya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adapun satu daerah yakni Provinsi Bali tak menerapkan PSBB.

    Ikram memaparkan, DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan Bali cenderung mengalami penurunan kasus harian, kendati tidak drastis. Kabupaten Bogor juga mengalami penurunan meski tidak konsisten dan sempat terjadi kenaikan jumlah kasus. "Kelima daerah ini dapat dipertimbangkan untuk bekerja kembali," kata Ikram.

    Ikram juga memaparkan tiga alasan mengapa aktivitas ekonomi perlu segera dibuka kembali. Pertama, sejumlah negara juga telah melonggarkan lockdown. Kedua, penemuan vaksin Covid-19 masih memerlukan waktu lama.

    Adapun alasan ketiga adalah masalah ekonomi dan proyeksi tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikhawatirkan dapat berimbas ke masalah sosial.

    "Kalau fokus pada pandemi saja, tanpa memikirkan ekonomi domestik warga, saya pikir ini akan berefek pada the hungry man becomes the angry man, chaos, tidak ada legitimasi pemerintah, dan memperparah kondisi," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.