Dampak Covid-19, Anggota DPR Ini Usul Bansos untuk Disabilitas

Reporter:
Editor:

Anton Aprianto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga memeriksa bantuan sosial berupa paket sembako dari Presiden di kawasan Cipete Selatan, Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan paket sembako senilai Rp 600 ribu per tiga bulan kedepan untuk menekan dampak pandemi COVID-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Warga memeriksa bantuan sosial berupa paket sembako dari Presiden di kawasan Cipete Selatan, Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan paket sembako senilai Rp 600 ribu per tiga bulan kedepan untuk menekan dampak pandemi COVID-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.Co, Bangkalan - Sejak pandemi virus Corona atau Covid-19, Presiden Joko Widodo telah menyiapkan enam program bantuan seperti bantuan sosial (bansos) khusus bahan kebutuhan pokok yang akan diberikan kepada masyarakat miskin dan warga yang terdampak Corona.

    Di luar wilayah Jabodetabek, warga terdampak Covid-19 tidak hanya menerima bansos, mereka juga mendapat bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa.

    Anggota Komisi VIII DPR, Hasani Bin Zuber, menilai realisasi berbagai program tersebut karena tidak merata. Penyandang disabilitas, menjadi salah kelompok masyarakat yang menurut Hasani belum tersentuh bantuan dari program pemerintah."Kami mendapat keluhan itu (tidak merata) yang salah satunya dari Forum Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia," kata dia, Jumat, 16 Mei 2020.

    Hasani mengusulkan pemerintah membuat bantuan khusus disabilitas, yaitu Bansos dan BLT disabilitas. Dia yakin program khusus akan membuat bantuan lebih tepat sasaran.

    "Kita berharap pemerintah hadir, jumlah disabilitas hanya 8 persen dari total penduduk Indonesia. tentu kami menyayangkan kalau masih banyak yang tidak mendapat bantuan," ujar dia.

    Maka Hasani meminta pemerintah memprioritaskan penyandang disabilitas sebagai penerima bansos dan BLT. Sebab, menurut politikus Demokrat ini, ada  ketimpangan data yang berpotensi membuat penyandang disabilitas tidak menjadi penerima bantuan.

    "Target pemerintah, bansos dan BLT ini ditarget mencakup 19 juta orang di luar Jabodetabek. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 21 juta orang," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.