Polisi Tangkap Penjual Surat Bebas Covid-19 di Bali

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memeriksa kesehatan calon penumpang sebelum pemberangkatan di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 15 April 2020. Sebanyak 1486 penumpang berizin dengan 23 penerbangan diterbangkan dari Bandara Soekarno Hatta dengan dokumen syarat terbang dan surat keterangan bebas COVID-19. ANTARA

    Petugas memeriksa kesehatan calon penumpang sebelum pemberangkatan di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 15 April 2020. Sebanyak 1486 penumpang berizin dengan 23 penerbangan diterbangkan dari Bandara Soekarno Hatta dengan dokumen syarat terbang dan surat keterangan bebas COVID-19. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono mengatakan polisi telah meringkus pelaku penjualan surat bebas Covid-19.

    Surat tersebut diketahui diperjualbelikan secara daring melalui sejumlah e-commerce dengan harga bervariasi.

    "Kemarin terjadinya di Bali. Sudah ditangani Kapolda Bali, dan pelakunya sudah ditangkap," ujar Gatot saat dikonfirmasi pada Jumat, 15 Mei 2020.

    Gatot pun sudah memerintahkan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengantisipasi agar kejadian jual beli surat keterangan kesehatan bebas dari Covid-19 tak lagi ada.

    "Kabareskrim sudah sampaikan ke seluruh jajaran untuk antisipasi agar tidak terjadi ke depan," ucap Gatot.

    Dalam foto yang beredar tersebut, surat bebas Covid-19 dijual dengan harga kisaran Rp 39 ribu sampai Rp 70 ribu . Surat keterangan yang diunggah tersebut diduga dikeluarkan oleh sebuah rumah sakit swasta.

    Pada unggahan itu pula, turut dicantumkan nomor telepon untuk melakukan pemesanan secara lebih cepat. Selain itu, juga turut dicantumkan sebuah alamat website yakni www.suratdokterindonesiaaa.blogspot.com.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.