Partai-partai Kritik Jokowi yang Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peserta BPJS Kesehatan tengah mengurus kelengkapan administrasi di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pasar Minggu, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.  Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali mengumumkan Perpres kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Tempo/Tony Hartawan

    Peserta BPJS Kesehatan tengah mengurus kelengkapan administrasi di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pasar Minggu, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020. Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali mengumumkan Perpres kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Tempo/Tony Hartawan

    3. PKS

    Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto mengecam kebijakan Pemerintah yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurut dia, kenaikan iuran BPJS itu tidak tepat dan akan memberatkan hidup rakyat yang sekarang sedang dilanda pandemi Covid 19.

    Untuk itu Mulyanto minta Pemerintah membatalkan beleid yang telah diterbitkan terkait kenaikan iuran itu. Apalagi, perpres yang dikeluarkan 6 Mei 2020 ini dianggap tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung No.7P/HUM/2020 yang membatalkan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelumnya.

    “Harusnya Pemerintah mengeluarkan Perpres sesuai putusan MA saja. Bukan membuat aturan baru yang membuat rakyat resah,” kata Mulyanto.

    4. NasDem

    Anggota Fraksi Partai Nasdem, Sri Wulan, meminta pemerintah mengkaji ulang keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, ia melihat kenaikan iuran di tengah wabah dirasa kurang sensitif terhadap situasi masyarakat.

    "Kenaikan iuran BPJS di tengah situasi kebatinan warga menghadapi tantangan di tengah pandemi dan situasi ekonomi dirasakan kurang sensitif dan dapat berek negatif," ujar dia. Ia mengatakan kenaikan iuran itu dimungkinkan apabila situasi telah kembali normal, serta dibarengi dengan perbaikan tata kelola.

    5. Golkar

    Politikus Golkar sekaligus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut. "Mengingat putusan Mahkamah Agung pada pokoknya melarang pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan," kata dia dalam keterangannya, Kamis, 14 Mei 2020.

    Alasannya, meskipun kenaikan iuran BPJS Kesehatan nominalnya sedikit berbeda dari sebelumnya, langkah tersebut dinilai tidak bisa dibenarkan. Bambang menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan bukanlah satu-satunya cara mengatasi defisit ekonomi negara, terlebih di tengah tantangan ekonomi belakangan ini.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Setelah Wabah Virus Corona, Pemerintah Kini Waspadai Flu Babi

    Di tengah wabah virus corona, pemerintah Indonesia kini mewaspadai temuan strain baru flu babi. Flu itu pertama kali disinggung pada 29 Juni 2020.