Cuitan AHY Singgung Tata Kelola BPJS Kesehatan

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi sang istri Annisa Pohan menghadiri Kongres V Partai Demokrat, di JCC, Senayan, Ahad, 15 Maret 2020. Annisa Pohan tampak setia menemani sang suami menghadiri kongres tersebut dengan mengenakan baju Partai Demokrat. TEMPO/Fikri Arigi

    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi sang istri Annisa Pohan menghadiri Kongres V Partai Demokrat, di JCC, Senayan, Ahad, 15 Maret 2020. Annisa Pohan tampak setia menemani sang suami menghadiri kongres tersebut dengan mengenakan baju Partai Demokrat. TEMPO/Fikri Arigi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengkritik Pemerintah di bawah Presiden Jokowi yang menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan lewat Peraturan Presiden Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

    Menurut dia, keputusan yang keluar di tengah wabah Covid-19 ini membuat masyarakat makin menderita. Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga.

    "Masyarakat sedang membutuhkan fasilitas jaminan kesehatan, sementara pandemi juga menciptakan peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan," cuitnya melalui akun Twitternya hari ini, Kamis,14 Mei 2020.

    AHY menerangkan bahwa Demokrat memahami jika BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Namun, kenaikan iuran bukan satu-satunya cara mengatasinya.

    "Ada cara lain: tata kelola BPJS Kesehatan menjadi kunci. Audit peserta BPJS perlu dievaluasi agar masyarakat yang paling membutuhkan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan manfaatnya."

    Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tersebut mengatakan BPJS Kesehatan diciptakan agar negara hadir dalam menjaga kualitas kesehatan rakyat. Maka di tengah wabah Covid-19 dan krisis ekonomi Pemerintah harus memprioritaskan jaminan kesehatan untuk masyarakat.

    Dalam perpres anyar ini, Pemerintah menetapkan perubahan jumlah iuran BPJS Kesehatan. Perpres mulai berlaku per 1 Juli 2020.

    Pasal 34 Ayat 1 mengatur iuran peserta kelas III naik menjadi Rp 42.000 pada 2020 dengan subsidi pemerintah sebesar Rp 16.500, sehingga masyarakat membayar Rp 25.500.

    Subsidi pemerintah itu akan berkurang Rp 7.000 pada 2021.

    Kemudian Pasal 34 Ayat 2 mengatur iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp 100 ribu dari saat ini sebesar Rp 51.000.

    Lalu ayat 3 menyebutkan iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150 ribu dari saat ini Rp 80.000.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rekaman 8 Menit 46 Detik Drama Kematian George Floyd

    Protes kematian George Floyd berkecamuk dari Minneapolis ke berbagai kota besar lainnya di AS. Garda Nasional dikerahkan. Trump ditandai oleh Twitter.