Nasib Media Online, AMSI Dukung 7 Insentif Usulan Dewan Pers

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi internet. (abc.net.au)

    Ilustrasi internet. (abc.net.au)

    TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi media online mendukung upaya Dewan Pers mendorong pemerintah memberikan insentif ekonomi untuk industri media nasional di masa wabag Covid-19.

    “AMSI berharap pemerintah bisa merespons,” kata Sekretaris Jenderal AMSI *Asosiasi Media Siber Indonesia) Wahyu Dhyatmika dalam telekonferensi hari ini, Kamis, 14 Mei 2020.

    Wahyu menerangkan survei terhadap 300 media online anggota AMSI di 19 provinsi menunjukkan penurunan pendapatan yang cukup signifikan dalam dua bulan terakhir.

    Dia juga melihat ketidakpastian nasib media online di seluruh Indonesia dalam 3 bulan ke depan.

    Wahyu, yang juga Pemimpin Redaksi majalah Tempo, pun berharap Pemerintah memberikan relaksasi beberapa kewajiban kepada perusahaan media hanya di masa wabah Covid-19.

    Menurut dia, ketidakpastian nasib media online bisa berakibat pada menurunnya kualitas informasi yang kredibel pada publik di masa pandemi Covid-19.

    “Ketiadaan pers lokal bisa mempengaruhi sistem informasi di Indonesia," ucapnya.

    Dalam masa pandemi Covid-19, dia melanjutkan, penuh dengan kesimpangsiuran informasi dan hoaks yang beredar. Maka peran media massa sangat penting sebagai penjernih informasi dan sumber rujukan informasi yang kredibel.

    Dewan Pers bersama Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media sepakat mendorong pemberian insentif ekonomi bagi industri media nasional.

    “Ada tujuh butir insentif yang kami perjuangkan,” kata Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo dalam telekonferensi hari ini, Kamis, 14 Mei 2020.

    Tujuh butir insentif ekonomi yang diusulkan kepada pemerintah untuk mempertahankan bisnis media massa tersebut antara lain mendorong negara mengalokasikan dana sosialisasi Covid-19 untuk perusahaan pers, memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang, menangguhkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan selama pandemi Covid-19.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.