Bupati Kapuas: Bukan Menolak Bantuan, Hanya Menunda Sementara

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat.
Foto dok. Borneo24.com

    Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat. Foto dok. Borneo24.com

    INFO NASIONAL  Bupati Kapuas, Ben Brahim S. Bahat, mengatakan bahwa pihaknya tidak menolak bantuan dari pemerintah provinsi. “Saya tidak menolak bantuan pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur, hanya menunda sementara untuk memvalidasi data agar tidak terjadi tumpang tindih data by name by address masyarakat penerima manfaat,” ucap Ben Brahim di kantor Bappeda.

    Bupati dua periode itu menjelaskan, perlu ketelitian agar masyarakat mendapat bantuan dengan benar, baik dari pusat, provinsi dan kabupaten. Maka itu, perlu adanya sinkronisasi data agar masyarakat yang benar banar tedampak Covid-19 bisa merasakan bantuan pemerintah.

    “Saya hanya inginkan bantuan ini nantinya tepat sasaran jangan sampai warga yang benar membutuhkan malah tidak dapat. Sebab, bantuan ini lebih ditujukan kepada masyarakat ekonomi ke bawah,” ujarnya.

    Ben Brahim membenarkan telah meminta penundaan terhadap rencana bantuan 11 ribu paket sembako kepada masyarakat Kabupaten Kapuas dan bukan menolaknya.

    Bupati Kapuas juga mengatakan bahwa dirinya tidak ada masalah dengan Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran karena memiliki hubungan kekeluargaan. Sehingga, terkait penundaan bantuan itu sudah diklarifikasi. Jika memang diperlukan, Kabupaten Kapuas pasti meminta bantuan dari Pemprov Kalteng.

    Selain itu, Ben berharap, pembagian bantuan berlangsung harus adil. “Sekitar 81.000 Kepala Keluarga yang telah menerima bantuan dari dana APBD Kapuas dan dana desa. Jadi kalau ada sembako dari Pemprov Kalteng, maka tumpang tindih penerimanya,” katanya.

    Ia juga menjelaskan pertimbangan lainnya, semua masyarakat yang memang berhak dan membutuhkan bantuan sudah terakomodir, khususnya dari dana APBD Kapuas serta dana desa. Menurutnya, jika pihaknya menerima 11 ribu sembako dari Pemprov Kalteng dengan dibagikan ke orang tertentu, maka pasti akan ada kecemburuan bagi yang tidak mendapatkan.

    “Sehingga masih bisa diatasi, kalau urusan bantuan untuk sembako di Kabupaten Kapuas. Bahkan sampai akhir tahun untuk penanganan Covid-19, terutama bidang kesehatan misalnya ketersediaan obat, vitamin, hand sanitizer, masker, serta sembako tetap aman,” kata Ben Brahim.

    Ia juga berpesan kepada semua masyarakat Kapuas yang belum mendapatkan bantuan agar melapor kepada RT, lurah atau kepala desa setempat untuk segera ditindaklanjuti.

    Sementara, untuk mencegah Covid-19 menular, masyarakat diminta mengikuti imbauan pemerintah, yakni tetap di rumah, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta ibadah di rumah. Jika keluar rumah dan wajib menggunakan masker. “Kita berdoa pandemi Covid-19 di Bumi Tambun Bungai ini, Indonesia dan dunia segera berakhir, sehingga aktivitas bisa normal kembali,” kata Ben Brahim menutup. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.