MPR: Pemerintah Harus Perhatikan Pengobatan non-COVID-19

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lestari Moerdijat usai menghadiri Rapat Gabungan Pimpinan MPR bersama para Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di Ruang Rapat GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

    Lestari Moerdijat usai menghadiri Rapat Gabungan Pimpinan MPR bersama para Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di Ruang Rapat GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah tetap memberi perhatian pada sejumlah pengobatan bagi penderita penyakit non-COVID-19, meski sedang berfokus untuk mengatasi wabah COVID-19. Sebelum COVID-19 mewabah di tanah air, menurut Rerie demikian ia disapa, sejumlah penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, stroke dan kanker tercatat sebagai penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

    "Bila proses pengobatan sejumlah penyakit itu terganggu, saya khawatir malah menambah tingkat kematian di masa pandemi COVID-19," ujar Lestari dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.

    Untuk itu, ia meminta pemerintah menjamin ketersediaan dan stabilitas harga obat bagi penderita non-COVID-19.

    Menurut Legislator Partai NasDem itu, ada sejumlah obat bagi penderita non-COVID-19 seperti chloroquin, hydroxychloroquin, vitamin D3, saat ini juga dipakai untuk pengobatan penderita COVID-19. "Saya berharap sejumlah obat itu ketersediaannya cukup dan harganya tidak melambung tinggi, karena permintaannya meningkat setelah dipakai untuk pengobatan COVID-19."

    Saat ini penderita penyakit autoimun, kanker dan sejumlah penyakit non-COVID-19 lainnya terkendala dalam melakukan pengobatan. "Ketersediaan dan akses untuk berobat bagi penderita penyakit autoimun dan kanker misalnya kerap kali terganggu saat ini."
     
    Di masa pandemi COVID-19 ini, ujar Lestari, selain terbatasnya jumlah dokter spesialis onkologi untuk penderita kanker, jam praktik dokter spesialis lainnya juga dikurangi. Akibatnya, penderita penyakit non-COVID-19 lainnya juga terkendala untuk berobat.

    Demikian juga untuk ketersediaan dokter spesialis di rumah sakit, ia berharap, ada pengalokasian sejumlah rumah sakit non-rujukan COVID-19 yang memberikan layanan dokter spesialis untuk melayani penderita non-COVID-19.

    Wabah COVID-19 di tanah air, juga mengganggu jadwal pemberian vaksinasi pencegahan kanker serviks bagi pelajar di sejumlah kota. Sehingga, Lestari meminta, pemerintah segera melakukan evaluasi untuk menata kembali program vaksinasi Human Papiloma Virus (HPV) tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.