Kubu Amien Rais Klaim Bakal Lebih Banyak Penggugat UU Covid-19

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais didampingi Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo (kanan) dan Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais (kiri) menggelar konferensi pers menceritakan isi surat dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Daksa I Nomor 10, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais didampingi Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo (kanan) dan Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais (kiri) menggelar konferensi pers menceritakan isi surat dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Daksa I Nomor 10, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Amien Rais dkk, Ahmad Yani mengklaim jumlah penggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang kebijakan keuangan negara dalam pandemi Covid-19 atau Perpu Covid-19 bakal bertambah. Perpu Covid-19 ini baru saja disahkan menjadi UU.

    Dia mengatakan sejumlah pihak telah menyatakan kesediaannya untuk turut menjadi penggugat dalam gugatan yang akan didaftarkan. “Banyak sekali sekarang ini,” kata Yani saat dihubungi, Rabu, 13 Mei 2020.

    Sebelumnya, ada 24 tokoh yang mengajukan gugatan terhadap Perpu Covid-19. Sejumlah tokoh itu di antaranya Amien Rais, Ketua Dewan Pertaimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin, ekonom Sri Edi Swarsono, mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, dan mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua.

    Mereka mengajukan gugatan terhadap sejumlah pasal, di antaranya mengenai batasan defisit anggaran yang diperlebar menjadi di atas 3 persen dan pasal imunitas bagi pejabat lembaga keuangan negara. Namun, gugatan yang mereka ajukan kandas karena DPR telah menyetujui Perpu tersebut menjadi UU pada 12 Mei.

    Yani mengatakan sebenarnya ada 55 tokoh yang ingin ikut menjadi penggugat pada gugatan pertama. Namun mereka tak jadi bergabung karena keterbatasan waktu. Mantan politikus PPP ini mengatakan berencana kembali mengajukan gugatan terhadap UU Covid-19.

    Menurut dia, 55 tokoh itu akan ikut menjadi penggugat dalam gugatan yang akan didaftarkan.  Sejumlah tokoh itu, kata dia, berasal dari pimpinan organisasi Persatuan Islam, Hidayatullah dan sejumlah ormas lainnya. Sementara dari perorangan, akan ada sejumlah purnawirawan jenderal TNI. Namun, dia belum menyebutkan siapa saja tokoh yang akan bergabung tersebut. “Jadi nanti legal standingnya mix, ada perorangan dan lembaga,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.