TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan mengkritik langkah pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.
Ossy menilai langkah ini tak tepat di tengah masalah kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 saat ini.
"Kami memandang momentum kenaikan iuran BPJS kurang sensitif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi rakyat," kata Ossy lewat keterangan tertulis, Rabu, 13 Mei 2020.
Ossy mengatakan, dampak Covid-19 saat ini tidak lagi hanya menyerang kaum miskin. Kelompok masyarakat kelas ekonomi menengah, kata dia, juga mulai terimbas kondisi sulit tersebut.
Ossy memahami kondisi wabah Covid-19 saat ini menekan ekonomi nasional. Menurut dia, kenaikan iuran BPJS yang sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung ini juga menandakan kondisi ruang fiskal negara yang cukup sempit saat ini.
Akan tetapi, ia berharap pemerintah tak membebani rakyat di kondisi perekonomian yang sulit seperti sekarang. "Demokrat berpandangan jika harus ada yang susah antara 'negara' dan 'rakyat', maka sebaiknya cukup 'negara' yang susah dan bukannya rakyat," kata Ossy.
Demokrat, kata Ossy, menyarankan agar pemerintah segera melakukan realokasi anggaran secara tepat. Anggaran yang perlu ditunda dan yang harus menjadi prioritas harus dipilah segera. Dengan prinsip itu, kata Ossy, Demokrat meyakini pemerintah mendapat pilihan kebijakan yang tepat, bijak, dan rasional.
