Masyarakat Sipil Kritik Sanksi Pidana Pelanggar PSBB di Pekanbaru

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi cek poin PSBB/TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ilustrasi cek poin PSBB/TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik putusan pengadilan terhadap sejumlah pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pekanbaru, Riau. Menurut koalisi, pelanggar PSBB seharusnya dihukum secara administratif. 

    “Putusan pidana pelanggaran PSBB di Pekanbaru, pengadilan membuka peluang pasal karet baru,” kata Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar, salah satu anggota koalisi dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 Mei 2020.

    Pada 30 April 2020, Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus 16 orang bersalah karena melanggar PSBB. Mereka dihukum denda Rp 700 ribu subsider satu bulan penjara, hingga denda sebanyak Rp 3 juta subsider dua bulan penjara. Jaksa mendakwa mereka melanggar Pasal 216 KUHP dan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB.

    Menurut Dio jaksa menggunakan Pasal 216 KUHP sebagai pasal karet. Pasal itu diselipkan karena Peraturan Wali Kota tentang PSBB tidak mengandung sanksi pidana. Padahal, pasal 216 KUHP merupakan pasal yang hanya bisa dikenakan kepada pihak yang melawan aparat ketika menjalankan tugasnya.

    Menurut IJRS, pasal 216 KUHP baru dapat digunakan jika seseorang melawan atau tidak mematuhi perintah pejabat yang sedang bertugas mengawasi aturan atau perintah APH dalam pengusutan kasus. “Bukan sekedar melanggar peraturan seperti aturan PSBB atau maklumat Kapolri,” kata dia. Dengan demikian, tak jelas apa yang sebenarnya telah dilanggar masyarakat, peraturan wali kota atau karena melawan petugas.

    Bila yang dilanggar adalah Peraturan Wali Kota, tindakan itu merupakan pelanggaran administratif. Kepolisian, kata dia, tak berwenang mengusut tindak pidana itu. Koalisi mengingatkan agar aparat penegak hukum lebih hati-hati menggunakan pasal pidana dalam kondisi pandemi Covid-19.

    “Ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan suatu preseden baru penggunaan pasal yang sangat karet dalam implementasi Pasal 216 KUHP.” Koalisi juga mengingatkan bahwa semangat penegakan PSBB harus difokuskan pada upaya-upaya administrasi.

    Sanksi yang diberikan harus fokus pada urusan administrasi untuk menjamin efektivitas pelaksanaan PSBB sesuai peraturan perundang-undangan. “Pidana, terlebih lagi pidana penjara selain harusnya digunakan sebagai ultimum remedium dan harus sejalan dengan semangat pencegahan Covid-19.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.