BNPB Cerita Gugus Tugas Kesulitan Kumpulkan Data Terkait Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan cepat atau rapid test COVID-19 secara acak kepada pedagang dan pembeli di Pasar Larangan setelah salah satu pedagang positif virus corona, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 6 Mei 2020. Hingga Jumat, terdapat 152 kasus positif corona, dengan 14 pasien sembuh dan 17 meninggal. ANTARA/Umarul Faruq

    Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan cepat atau rapid test COVID-19 secara acak kepada pedagang dan pembeli di Pasar Larangan setelah salah satu pedagang positif virus corona, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 6 Mei 2020. Hingga Jumat, terdapat 152 kasus positif corona, dengan 14 pasien sembuh dan 17 meninggal. ANTARA/Umarul Faruq

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), Bambang Surya Putra, mengatakan ego sektoral masih menjadi kendala pendataan untuk menanggulangi wabah Covid-19.

    "Yang paling sulit diatasi adalah adanya ego sektoral," katanya dalam konferensi pers bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kantor BNPB, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020.

    Ia mengatakan upaya untuk mendapatkan data tentang pasien Covid-19 masih sulit dilakukan. Sebab, kata dia, data pasien mendapat perlindungan yang sangat ketat di bawah Undang-Undang Kesehatan.

    Oleh karena itu, tim Gugus Tugas, yang tidak hanya terdiri dari anggota di bidang kesehatan, kesulitan untuk bisa dengan cepat mendapatkan data tentang pasien.

    "Ada berbagai orang yang ingin mempercepat bagaimana flow data itu bisa segera kita akuisisi. Untuk mendapatkan angka yang positif yang memiliki dasar tentunya kita juga harus tahu pasiennya siapa, tinggalnya di mana, benar positif, ODP atau lainnya," kata dia.

    Dengan kondisi tersebut, kata dia, Gugus Tugas tidak dapat dengan mudah melakukan negosiasi pengiriman data.

    Ia mengakui upaya untuk mendapatkan informasi data secara masif dari seluruh daerah sulit dilakukan karena pada awal bencana Covid-19 belum ada jaringan komunikasi yang terbentuk. "Belum terbentuk SOP yang tepat untuk kemudian Anda harus melapor, misalnya dari rumah sakit ke dinas kabupaten, ke provinsi, nasional," ujarnya.

    Bambang mengatakan mekanisme membagi data juga belum terbentuk. Sementara itu, sistem pemerintahan Indonesia yang mengenal adanya otonomi daerah dan pemerintahan pusat juga, kata dia, mengharuskan tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk melakukan sejumlah penyesuaian.

    "Jadi jangkauan Kemenkes itu hanya sampai ke provinsi. Nah, kabupaten atau kota itu sebenarnya tidak melaporkan ke Kemenkes. Dengan kondisi seperti itu, tentunya harus ada penyesuaian-penyesuaian," katanya.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.