Jokowi: Warga yang Belum Terima Bantuan Tunai Lapor RT/RW

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memotret penerima bansos tunai untuk diunggah ke laman Kementerian Sosial di Kantor Pos Besar, Malang, Jawa Timur, Rabu, 6 Mei 2020. Bansos tunai ini disalurkan melalui sejumlah bank dan kantor pos sebagai bantuan bagi masyarakat terdampak virus Corona. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

    Petugas memotret penerima bansos tunai untuk diunggah ke laman Kementerian Sosial di Kantor Pos Besar, Malang, Jawa Timur, Rabu, 6 Mei 2020. Bansos tunai ini disalurkan melalui sejumlah bank dan kantor pos sebagai bantuan bagi masyarakat terdampak virus Corona. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta masyarakat terdampak Covid-19 aktif melapor ke RT/RW masing-masing jika belum mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah.

    "Lapor ke RT/RW sehingga bisa disusulkan," ujar Jokowi saat meninjau langsung penyerahan bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kantor Pos Juanda, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 13 Mei 2020. 

    Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, bagi warganya, bisa mengetahui data penerima bantuan dari Sistem Kolaborasi dan Solidaritas Untuk Rakyat (Salur) yang dapat diakses secara online di situs http://salur.kotabogor.go.id.

    Masyarakat cukup memasukkan nomor induk keluarga (NIK) untuk mengetahui apakah sudah termasuk penerima bantuan atau belum.

    "Kalau belum termasuk, warga bisa mengajukan diri sehingga bisa masuk ke tahap penyaluran berikutnya. Sebab, terbuka kemungkinan masih banyak data ganda," ujar Bima di lokasi yang sama.

    Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, bantuan tunai ini akan diberikan dalam tiga tahap dengan besaran 600 ribu/KK. Di sebagian daerah, kata Juliari, bantuan tunai tahap I telah selesai dan penyaluran bantuan tahap II diproyeksikan selesai sebelum Idul Fitri. Tahap III diproyeksikan tersalur pada bulan depan setelah Idul Fitri. 

    “Tapi, mungkin penyalurannya belum bisa merata karena ini tergantung daerah, yang medannya berat mungkin akan lebih lambat,” ujar Juliari di lokasi yang sama.

    Program ini rencananya menyasar 9 juta kepala keluarga. Juliari mengatakan, semua data penerima bansos sudah diterima dari daerah. Baik yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non-DTKS.

    “Tapi untuk tahap I ini, kami akui masih jauh dari kesempurnaan. Masih ada data yang tumpang tindih. Kami terus berkoordinasi dengan Pemda. Ada yang sudah mengirim data, kemudian ditarik kembali karena ada warga terdampak yang belum masuk. Kami terus sempurnakan datanya,” ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.