Muhaimin Minta Jokowi Awasi Langsung Pelaksanaan Perpu Covid-19

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, yang kini menjabat Wakil Ketua DPR RI 2019-2024 ini memilik harta Rp 14.438.668.348. TEMPO/M. Taufan Rengganis

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, yang kini menjabat Wakil Ketua DPR RI 2019-2024 ini memilik harta Rp 14.438.668.348. TEMPO/M. Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta Presiden Jokowi benar-benar mengawasi pelaksanaan Perpu Covid-19 atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan untuk Penanggulangan Covid-19. 

    "Saya ketika rapat dengan Presiden mengatakan bahwa Presiden harus ambil alih tanggung jawab pengawasan dan menyatakan komitmen untuk mengawasi langsung," kata Muhaimin dalam diskusi virtual hari ini, Selasa, 12 Mei 2020.

    Muhaimin, yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, tak merinci kapan rapat dengan Jokowi yang dia maksud.

    Dia menuturkan telah meminta komitmen pengawasan dari Presiden Jokowi agar masalah seperti skandal BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) pada 1999 tak terulang kembali.

    "Itu moral hazard kelakuan jahat para pengusaha yang mendapat fasilitas keuangan dalam penanganan krisis makro," ucap Cak imin, sapaan akrab Muhaimin.

    Dia berpendapat Perpu Covid-19 harus benar-benar dikawal lantaran memberikan kewenangan yang sangat besar untuk eksekutif dalam penggunaan keuangan negara.

    Muhaimin mencontohkan, realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk penanganan Covid-19 bisa tanpa melibatkan DPR.

    Menurut dia, yang juga Ketua Tim Pengawas Penanganan Covid-19 bentukan DPR, memang DPR bisa mengawasi perencanaan penanganan Covid-19 sebab semua serba cepat dan di luar perkiraan.

    Meski begitu, setelah wabah Covid-19 melanda sekitar 2 bulan belakangan DPR patut mengontrol perencanaan pemerintah berikut pelaksanaannya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.